In Bureaucrat We Trust...

Terranova

2011-11-08T16:35:00.001+07:00

Terranova

Hampir dua tahun belakangan ini, sepertinya saya tidak terlalu intens untuk mengikuti perkembangan serial TV yang dulu kerap saya nikmati. Memang, masalah waktu menjadi hambatan utama selain tentunya keletihan setelah menghabiskan waktu dengan rutinitas seharian di kantor. Namun demikian, walaupun di sela-sela waktu di rumah, terutama di saat akhir minggu, saya kerap mencoba-coba mencari serial TV yang mungkin menarik perhatian saya. Pada posting sebelumnya, serial TV yang memberikan hiburan kepada saya terakhir sekali adalah serial TV Lie To Me.

Dua minggu lalu, saat siaran EPL yang menjadi tontonan wajib saya menyajikan pertandingan yang 'kurang' menarik, saya mengalihkan tayangan ke sebuah stasiun TV yang memang saat getol menayangkan sajian hiburan film serial. Kebetulan ada sebuah film serial baru yang di tayangkan kembali (encore) dua episode perdananya, yaitu Terranova.

Film ini menarik bagi saya tentu saja karena ada Steven Spielberg sebagai produsernya. Saya yakin, Spielberg adalah sosok yang cukup punya kualitas dalam memeroduseri setiap film. Contoh, serial miniseri Bands of Brothers yang bagi saya pribadi, ini masih merupakan miniseri yang menjadi favorit saya.

Cerita Terranova sendiri bagi saya tidak terlalu menjadi istimewa secara sekarang sudah cukup banyak jenis film yang plot ceritanya masih seputar masa mendatang ini. Satu hal yang membedakan adalah ketika orang-orang dimasa mendatang itu, 2149, mengahadapi kenyataan bahwa bumi dan tata surya serta ledakan populasi manusia tidak lagi memberikan kenyamanan bagi kehidupan. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah memutuskan untuk memanfaatkan adanya keberhasilan para ilmuwan yang menciptakan transporter yang menembus ruang dan waktu. Perjalanan menembus waktu ini dapat dilakukan hingga ke jaman prehistoric 85 juta tahun yang lalu, yang diberi nama Terranova.

Cerita perjalanan perjuangan hidup manusia untuk menata kembali kehidupan di masa lalu dalam Terranova ini difokuskan pada keluarga James 'Jim' Shannon. Jim merupakan sosok ayah yang sangat melindungi keluarganya. Ia adalah seorang polisi, namun akibat 'melecehkan' seorang petugas Pengendali Populasi dengan memiliki anak ketiga, ia harus rela menjalani hukuman enam tahun penjara. Namun, dua tahun mendekam di penjara, Jim dengan dibantu oleh istrinya, Elisabeth Shannon seorang dokter ahli bedah trauma, berhasil menyusup masuk dan mendampingi istri dan tiga anaknya sampai di Terranova.

Di Terranova sendiri, manusia-manusia dari masa depan ini mendirikan koloni yang bertujuan untuk 'menata kembali' peradaban manusia dan mencoba melakukan 'perdamaian' dengan alam, bahkan dengan dinisaurus karnivora sekalipun! Setiap orang dalam koloni memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga memberikan manfaat bagi koloni untuk mencegah dampak perilaku dan kebiasaan manusia yang dapat memengaruhi kelangsungan alam.Dan sepertinya inilah, menurut dugaan saya, yang akan menjadi tema utama dari film seri ini.

Sejak kecil, saya sudah berkali-kali menonton tema film seperti ini, manusia menciptakan teknologi yang bisa menembus batas ruang dan waktu. Persoalannya adalah, cita-cita dan kerinduan manusia di masa lalu telah mengakibatkan posisi mereka pada waktu saat ini. Memang, setiap tindakan, perilaku dan apa pun yang kita lakukan, pasti akan berdampak pada kehidupan kita di masa yang akan datang. Ini merupakan hukum keniscahyaan, pasti. Ada sebab, maka ada akibat, demikian aliran positivis mengungkapkan hukum keniscahyaan itu.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini juga membuktikan, konsekuensi perilaku manusia yang hanya berpikir sesaat dan tidak mempertimbangkan dampaknya di masa mendatang, tentu akan semakin menyulitkan kehidupan bagi manusia yang akan hidup di masa mendatang. Bahkan tidak jarang, setiap tindakan yang dilakukan tidak memikirkan dampak atau konsekuensi yang akan terjadi di masa datang. Kalau itu yang terjadi, sepertinya Terranova tidak perlu menunggu sampai 2149, mungkin cukup dua atau tiga tahun lagi kita harus bergegas mencari jalan untuk kembali di masa lalu.... Hmmm

Perginya Seorang Sahabat...

2010-09-13T12:49:00.001+07:00

Akhir Ramadhan 1431 H lalu, sekitar pukul 14.00 WIB di saat saya sedang duduk bersantai menikmati berita di salah satu stasiun TV, selular saya berdering. Seorang teman dekat yang saat ini bertugas di Medan mengabarkan suatu berita yang buat saya sangat tidak mengenakkan sekaligus mengejutkan saya. Betapa tidak, ia memberikan kabar bahwa salah seorang teman di tempat saya bertugas saat ini, mengalami insiden kecelakaan. Ia bersama 6 orang penumpang lainnya meninggal dunia di tempat kejadian. Sontak, pada saat bersamaan, di televisi juga sedang mengabarkan berita itu.

Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa 7 korban kecelakaan itu salah satunya adalah seorang kawan. Kawan yang saya kenal saat sama-sama mulai bekerja di sini sejak tahun 2002. Seorang kawan yang sangat jarang saya dapati raut mukanya cemberut, bahkan saya kerap mengatakan hidupnya selalu tidak ada masalah berat karena raut mukanya yang selalu tersenyum. Bercanda merupakan salah satu yang cukup melekat dipikiran saya apabila saya mengingat sosok seorang Yudha Setiawan, kawan saya ini.

Sejak tahun 2004 lalu, ia dan beberapa teman ditugaskan di salah satu kantor di Propinsi Sumatera Utara. Dan, pada tahun 2007 lalu ia ditugaskan pada kantor di kota Medan, yang mensyaratkan adanya assessment untuk dapat diterima di kantor itu. Ia merupakan salah satu karyawan atau pegawai terbaik yang pernah dimiliki oleh instansi tempat saya bekerja. Seorang kawan yang sangat jarang mengeluh, walaupun pada saat bertemu dengan saya pada akhir 2009 lalu, ia mengutarakan keinginan untuk kembali ke Jakarta. Namun, ia tidak mengeluh dan keinginan itu tidak menjadi kenyataan. Ia telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil.

Yudha, selamat jalan kawan.. semoga segala apa yang engkau perbuat selama ini menjadi amal dan kebaikan bagi mu di sisi-Nya dan meretas jalan syurga bagi dirimu.. Sekali lagi, selamat jalan kawanku..

Wass.

(Bukan) Gara-gara Nila Setitik...

2010-07-12T14:35:00.003+07:00

Setiap hari saya selalu sempatkan untuk membuka sebuah situs berita online. Sekedar update berita atau informasi ringan lainnya. Senin lalu (12/7) saya tertuju pada satu artikel tentang banyaknya kesalahan atau lazimnya dikenal dengan bloopers dari banyak film-film ternama Hollywood. Dan daftar itu memuat cukup banyak bloopers yang mungkin hampir seluruh film pernah mengalaminya. Daftar itu menempatkan film "Iron Man 2" sebagai film yang paling banyak melakukan bloopers, dan cukup banyak film-film box office lainnya yang juga didapati melakukan hal yang sama. Sebut saja, 'Shutter Island' yang dibintangi Leonardo Di Caprio, 'The A Team (Liam Neeson), dan 'Alice in Wonderland' (Johnny Depp).

Sebagai penikmat film, tentu saja saya sangat mahfum dengan hal ini. Cukup banyak film yang saya tonton sering kali melakukan hal-hal seperti itu. Kita mungkin bertanya-tanya, seorang sutradara/produser film sekaliber Steven Spielberg apakah mungkin melakukan bloopers seperti itu? Dan ternyata, jawabannya iya. Dalam 'Jurassic Park' dan 'Indiana Jones', bloopers dijumpai dan ternyata tidak mengganggu jalannya film atau malah menjadi salah satu film yang cukup berhasil dari sisi komersial.
Kenapa bloopers kerap terjadi? Bukankah dalam proses pembuatan film sebelum dirilis akan melalui sebuah proses editing atau apapun namanya (karena saya bukan orang berkecimpung di dunia perfilman)? Lalu, kenapa hal ini terjadi?

Bagi orang awam, termasuk saya, tentu sangat mudah menilai bahwa toh kesalahan itu bukanlah segala-galanya.. Yang penting adalah kesalahan itu tidak mengganggu kenyamanan saya menikmati film. Yang penting kesalahan itu tidak mengurangi kualitas film baik akting pemain, jalan cerita dan overall, film itu memenuhi ekspektasi saya. Toh, tidak semua orang pada saat menonton film itu langsung menyadari kekeliruan (bloopers) itu terjadi. Kebanyakan bloopers baru muncul setelah film itu dirilis, dan pada saat itu, walapun banyak terjadi bloopers, tidak mengurangi kepuasan orang-orang yang sudah menontonnya atau malah tetap akan menontonnya kembali di lain kesempatan.

Hal ini cukup menarik buat saya, terutama bila “bloopers” itu terjadi di dunia nyata. Hal yang terjadi adalah sebaliknya. Kerap kali, seseorang yang menurut publik cukup mumpuni dan memiliki kemampuan lebih serta sangat disanjung, akibat “bloopers”, ia mendapatkan sebaliknya. Tidak lagi dihormati, dicerca atau bahkan dikecam habis-habisan. Apa yang ia sudah lakukan dan hasil kerjanya yang sudah banyak dipuji orang, tidak lagi membekas. Hilang. Yang ada hanya kecaman dan hujatan serta kesalahan atau bloopers tadi yang akan terus diingat oleh orang banyak dan kemudian kita enggan untuk mengakui kelebihan yang sudah pernah ia lakukan. Apakah memang sudah begini hukum alamnya?

Entahlah, cuma yang pasti (bukan) gara-gara nila setitik….
Jakarta, 12 Juli 2010

Bohong..

2010-05-30T12:22:00.011+07:00

Ada sebuah film serial yang belakangan ini menarik perhatian saya. Sebenarnya ada beberapa film serial lagi seperti Flashforwad, NCIS: LA dan 24. Namun, yang satu ini sedikit unik dibanding ketiga film serial itu. Lie To Me, demikian judulnya. Mungkin saya sedikit telat, berhubung film seri ini sudah diputar di Amrik sana pada Januari 2009 lalu. Dan, bahkan sudah menyelesaikan season pertamanya. Tapi, berhubung saya baru belakangan mengikuti serial Lie To Me, saya pikir tidak ada salahnya saya menuliskan sedikit opini saya tentang film ini. Lagipula, walaupun ide utamanya adalah mengungkap kejahatan oleh institusi detektif federal paling kesohor di dunia, FBI, pendekatan dan upaya pengungkapan kejahatannya yang menarik bagi saya, mengungkap kebohongan.

Tokoh utama serial ini adalah Dr. Cal Lightman (Tim Roth), seorang psikiater yang memiliki kemampuan yang cukup unik, yaitu jeli dalam menganalisa microexpressions melalui Facial Action Coding System dan gerak tubuh (body language). Dalam serial ini, Dr. Lightman merupakan founder The Lightman Group, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang kerap diminta bantuan oleh aparat penegak hukum. Dr. Lightman dibantu oleh Dr. Gillian Foster (Kelli Williams) yang merupakan seorang psikiater dan rekan sejawat Dr. Lightman, Eli Loker (Brendan Hines) dan Ria Torres (Monica Raymund). Kerap kali dalam perannya lembaga yang dipimpin Dr. Lightman dibantu oleh Ben Reynolds (Mekhi Phifer).

Sebenarnya, tokoh Dr. Cal Lightman diinspirasi oleh seorang pakar psikiatri emosi individu yang terpancar dari ekspresi wajah ternama dari University of California, Dr. Paul Ekman. Sementara itu, karakter Dr. Gillian Foster diadop dari Prof. Maureen O'Sullivan, seorang profesor psikologi dari University of San Francisco.

Disini saya tidak akan mengupas tentang cerita serial Lie To Me. Cuma saya terkadang berpikir, alangkah enaknya jadi Dr. Cal Lightman. Enak karena kemampuan Dr. Lightman bukanlah hal yang mustahil, semua dapat diungkap melalui ilmu pengatahuan. Dapat dipelajari. Ide atau teori yang dibangun oleh Dr. Lightman dan rekannya sebenarnya cukup sederhana, bahwa wajah adalah ekspresi jiwa. Dan kata orang bijak, jiwa manusia tidak pernah mengingkari kebenaran.

Bohong mungkin sudah kerap dilakukan. Orang berbohong tujuannya cuma satu, menyelamatkan diri. Apapun motif dan tujuannya, bohong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan untuk terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Karena apa? karena berbohong adalah insting. Suatu sistem pertahanan diri alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia. Sama seperti halnya hewan karnivora yang memiliki insting pemburu.

Kita tidak dapat mengelak bahwa manusia pada dasarnya adalah pembohong. Insting berbohong itu sangat memengaruhi karakter seseorang. Asumsi saya, kemampuan berbohong akan semakin meningkat dengan semakin tingginya ilmu atau tingkat pendidikan seseorang. Manusia dengan tingkat pendidikan yang mumpuni, memiliki cara berpikir yang penuh dengan pilihan-pilihan. Pilihan yang disesuaikan dengan tujuan atau kehendaknya. Pilihan yang dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang paling menguntungkan. Pilihan yang sangat ditentukan oleh cara berpikir logika semata.

Namun, kita seakan lupa bahwa jiwa adalah inti dari pikiran dan logika. Jiwa merupakan ekspresi sesungguhnya dari karakter manusia. Tak heran, hampir semua agama menyatakan hanya jiwa yang sesungguhnya akan kembali ke Sang Pencipta. Semakin jauh dari Sang Pencipta, semakin tertutupi jiwa oleh naluri, insting dan nafsu untuk mencari kepuasan diri semata.

Nulis aja kok repot sih...

2010-05-10T10:55:00.001+07:00

Posted by erdian on Aug 24, 2006 for everyone

Seorang temen berujar, "Erdian, tulisan kamu udah persis seperti pejabat. Bekas TEMPO-nya dah gk keliatan lagi". Begitu ujarnya. Saya jadi bertanya-tanya, apa emang begitu ya? kok bisa? kenapa, apa emang sayanya sendiri yang belum punya kapabilitas yang "baik" untuk membuat tulisan yang bagus, sesuai standarnya TEMPO? apa ilmu waktu ikut pelatihan jurnalistik di TEMPO dulu kagak ada yang masuk dan nempel sama sekali dikepala?

Menulis adalah skill yang menurut saya unik dan sangat khas sekali. Unik, karena tulisan mampu mengekspresikan segalam macam bentuk uneg2, pikiran, ide bahkan mampu menyuarakan suara qolbu sekalipun (artikel ilmiah, pantun, syair). Unik, karena lewat tulisanlah seseorang akan dilabeli dari "aliran" atau "kutub" mana dia berasal (ke-kiri2an, ke-kanan2an, posmo). Unik, karena lewat tulisanlah anda akan "berubah", dari orang biasa2 hingga dikenali bahkan dijadikan "acuan" dan "pedoman" oleh khalayak ramai (salah satu yang fenomenal adalah Karl "Charlie" Marx). Khas, karena untuk menuangkan ide dan pemikiran anda, dibutuhkan "sentuhan" atau touch yang membuat tulisan itu menarik dibaca, tidak membosankan, atau bahkan garing.

Jujur, jadi wartawan dalam waktu singkat (hanya sekira 9 bulan sahaja), memang belum menumbuhkan sense of writing saya. Tidak banyak yang diharap dalam waktu sesingkat itu. Atau mungkin sekali, walau dikasih kesempatan ber-tahun2 pun untuk menulis (berita), skills itu tetap tidak akan terasah kalo touch itu gk kunjung didapat. Perlu banyak latihan, belajar dan mau kerja keras untuk berubah.

Lebih menarik lagi, seorang temen berujar, "Lebih seru kalo kita dah mampu menulis dan merangkai logika berpikir dalam bahasa yang lain (selain bahasa Indonesia)". Teman itu beralasan, perlunya kita mengembangkan "wawasan" dan "khasanah" berpikir dalam menulis. Logika setiap bahasa itu pasti berbeda. Tidak hanya sekedar menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain kata per kata, tanpa mengerti logika yang terkandung di dalamnya. Walaupun maksudnya dapat dipahami, makna atau the essence yang terkandung di dalamnya belumlah tentu.

Sulit memang. Jangankan menulis dalam bahasa (yang) lain, dengan bahasa sendiri saja belum mampu menulis yang "baik" dan "benar". Gak heran, kalo orang2 "pintar" itu, katanya, mampu dengan mudah merangkai kata secara gamblang, runut dan dengan logika yang mudah dimengerti.

Hmm.. kapan ya? Nulis aja kok repot sih....!!!

Sydney, 24 August '06

Erdian Dharmaputra

My Name is Earl

2010-05-10T10:20:00.000+07:00

Posted by erdian on Sep 20, 2006 for everyone

Hmm.. ada satu lagi serial televisi yang menarik. Segar, gak membosankan, ringan dan tentunya jauh dari tema kriminal ataupun aksyen. Ini cerita mengandung unsur komedi yang kental. Bukan slapstick or lucu-lucuan ala Jim Carrey. Bukan. Mungkin sedikit mirip Scrubs atau Boston Legal, tapi dikemas dalam cerita berbeda.

My Name is Earl. Begitu judul serial yang dibintangi oleh Jason Lee, Ethan Suplee, Jaime Pressly, Eddie Steeples dan Nadine Velazquez. Ceritanya berkisar romantika kehidupan yang dialami oleh Earl J. Hickey, yang diperankan Jason Lee. Bermula dari Earl yang menang undian sebesar $100,000 mengalami kecelakaan sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Undiannya hilang. Saat dirawat inilah Earl mengalami suatu perubahan setelah nonton Carson Daly Show. Dia percaya bahwa setiap perbuatan pasti ada karmanya. Dia percaya bahwa setiap perbuatan baik akan membawa keberuntungan baginya. Mulailah ia membuat daftar kejahatan yang pernah ia lakukan. 100 perbuatan jahat harus dibalas dengan 100 perbuatan baik. Begitu yang ia yakini. Buktinya, setelah melakukan beberapa perbuatan baik, karcis undiannya kembali kepadanya. Dan Earl terus berupaya untuk berbuat baik, dan tentunya tidak mudah. Begitu kurang lebih tema cerita ini.

Earl merupakan sosok yang polos, IQ tidak terlalu bagus, namun cukup cerdik dan mudah bergaul dengan siapa saja. Bahkan dengan kepolosannya Earl mengajarkan banyak orang-orang "pintar" sadar akan kebodohan mereka.

Disekitar kita sosok Earl mungkin sudah sangat jarang kita ketemui. Kiri kanan atas bawah kita sudah dipenuhi sosok-sosok orang "pintar". Orang-orang yang tidak lagi "polos" dalam perilaku, bertindak bahkan berpikir. Semua diterjemahkan dalam bentuk kepentingan pribadi. Kebaikanpun dimanipulasi. Kejujuran sudah lama mati. Semua ditimbang atas nama untung rugi. Logika ekonomi sudah jadi tradisi.

Banyak orang "pintar" bilang, "Semua orang harusnya bisa berpikir seperti apa yang saya pikirkan". Dengan begitu, dunia akan jauh lebih baik. Jauh lebih modern dan beradab. Hmm.. apa iya? Akh... jangan terlalu banyak dipikirkan. Kata mamak, sakit kuning pulak nanti.

Mungkin cuma Earl saja yang mengerti. Gak pernah berpikir untuk basa basi. Semua tergerak dari hati nurani untuk berbuat baik. Kalo di Indonesia, mungkin Earl ini cocok dipasangkan sama Bang Naga Bonar, mantan copet yang insyaf dan berjuang demi negara. Tak ada ambisi untuk jadi jenderal, sayang sama mamak, kompak sama kawan dan jantan ngadepin kompeni. Hmm..Gak kebayang kali ya, betapa indahnya dunia kalo semua orang berpikir polos kayak Bang Naga dan Earl. Gak ada itu yang namanya kasak kusuk terorisme, konflik etnis. Gak ada yang namanya manipulasi logika yang dilakukan oleh orang-orang "pintar" dibalik retorika ilmiah untuk membungkus rapat kemunafikan yang mereka simpan. Pembodohan atas nama intelektualtas.

Akh, mimpi rupanya. Bangun, bangun! Ini dunia nyata, Bung!

Sydney, 20 September 2006

Erdian Dharmaputra

Hidup adalah Crime Scene

2010-05-10T10:11:00.000+07:00

Posted by erdian on Sep 19, 2006 for everyone

Setiap Minggu dan Selasa malam, kalo gak ada urusan yang terlalu penting, aku pasti menyempatkan diri untuk menyaksikan film serial tv, CSI (Crime Scene Investigation). Gampang ditebak, film ini mengisahkan seputar sepak terjang sekelompok personil Las Vegas Police Department (LVPD) dalam menungkap kasus-kasus kriminal. Bermodalkan ketelitian, kecermatan, menganut prinsip kehati-hatian dan off course, kecanggihan teknologi dalam mengolah bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), tim ini berhasil mengungkap kasus yang mereka hadapi.

Serial yang dibintangi oleh William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Robert David Hall dan Paul Guilfoyle, setiap minggunya menampilkan kasus-kasus yang berbeda. Semua kasus, tentunya, berkaitan dengan tindak kriminal kejahatan pembunuhan dan bagi mereka, tidak ada yang namanya 'a perfect crime'. Setiap kasus kejahatan pembunuhan pasti meninggalkan barang bukti atau evidence. Apakah itu cuma sehelai rambut, potongan kain, percikan darah, pecahan kaca atau apapun yang 'mencurigakan' di seputar TKP, pasti bermanfaat. Semua pasti mengarah ke petunjuk siapa pelaku atau suspect. Prinsip mereka, CSI: Where Evidence Never Lies.

Ada satu lagi serial yang (kurang lebih) sama. Criminal Minds. Serial baru. Gak terlalu baru juga sih, kurang lebih dah satu bulan ini main di Channel 7. Diputar tiap Senin malam. Aku jarang nonton, soalnya waktunya bersamaan pas baru pulang kuliah malam. Jadi, kadang pas nyampe rumah sudah capek. Gak sempat nonton. Tapi belakangan, aku sempatin terus. Karena ceritanya lumayan juga sih. Tema ceritanya sama, mengungkap kasus kejahatan pembunuhan. Berbeda dengan CSI, tim elit dari Behavioral Analist Unit FBI ini mengungkap kasus kejahatan dari pola kejahatan yang dilakukan si suspect. Mereka mengurai profiler si pelaku untuk menebak dan mengantisipasi tindak kejahatan berikutnya. Serial ini dibintangi oleh Mandy Patikin, Thomas Gibson, Lola Glaudini, Shemar Moore, AJ Cook dan Kirsten Vangsness.

Berbeda dengan CSI LVPD, tim elit FBI ini mengurai TKP bukan untuk mencari bukti kejahatan. Melainkan mencari pola dan mengungkap sisi emotional si pelaku yang tergambar dari TKP. Unik memang pendekatan yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Thomas Gibson yang berperan sebagai Special Agent Aaron Hotchner. Bagi mereka, kejahatan merupakan ekspresi emosional atau kejiwaan yang dialami oleh si pelaku.

Buat saya pribadi, kedua serial ini memberikan "sesuatu". "Sesuatu" yang mengajarkan kekuatan-kekuatan logika yang dirunut secara sistematis. Logika positivis katanya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan empirik, yang bisa diukur, dirasa bahkan dimanipulasi. Itu semua nyata. Tidak ada logika yang aneh dan dibuat-buat dan terbantahkan dari kedua serial itu. Ya, paling karena ini film dan menyangkut unsur-unsur komersil, semua kasus dapat dituntaskan dalam hitungan hari saja dalam durasi film yang sekitar 55 menit. Dan dipoles dengan "unsur-unsur ketidaksengajaan" menemukan titik terang mengungkap kasus ketika semua bukti dan anggota tim mengalami kebuntuan. Itu saja menurut saya. Biasalah khasnya film-film Amrik sana. Overall, isi ceritanya, logis.

Kita hidup di dunia yang sangat logis. Dunia dimana kekuatan logika menjadi Tuhan baru. Logika dengan daya magis yang bisa mengungkap rahasia-rahasia yang dulu dianggap tidak logis. Logika pulalah yang dijadikan identitas baru. Identitas yang diyakini sebagai tanda pengenal bahwa kita sudah menjadi bagian dari komunitas terhormat. Komunitas masyarakat modern.

Memang, berpikir logis dan sistematis nampaknya sudah kartu mati dalam pergaulan masyarakat modern. Kalau anda tidak logis, berarti anda bukanlah bagian masyarakat modern. Kuno, kolot, gak modern, ketinggalan jaman. Gak ada itu yang namanya takhyul, supernatural, karomah atau hal-hal ghoib bin ajaib. Kita hidup di dunia riil, nyata.

Hidup kita ibarat crime scene. Diolah, dipilah, dicari, disusun dan diuraikan, bukan untuk menemukan tujuan hidup, tapi untuk meraihnya. Apapun yang terjadi dan dialami, adalah petunjuk untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Jadi pertanyaannya, apa tujuan hidup kita? Tentunya, ibarat film CSI dan Criminal Minds tadi, dari awal cerita kita sudah disuguhi kemana cerita akan mengalir. So, buat anda dan juga saya tentunya, kalau hingga pertengahan cerita hidup kita, kita belum tahu apa tujuan hidup..

Hanya Anda dan "mungkin juga Tuhan" yang tahu..

Sydney 19 September 2006 (tengah malam)

Erdian Dharmaputra

Artikel FB tentang SMI

2010-05-10T09:12:00.000+07:00

Berikut sebuah tulisan Faisal Basri tentang kepindahan Sri Mulyani Indrawati ke WB.
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.05.10.04584520

Maju Mundur Program KUR

2010-05-09T11:08:00.009+07:00

Tulisan berikut ini dimuat pada Kontan Edisi Sabtu, 20 Maret 2010
(Erdian Dharmaputra)

Sejak digulirkan pada akhir 2008 lalu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh enam bank pelaksana (BNI, Mandiri, BRI, BTN, Bukopin dan Bank Syariah Mandiri) mencapai hingga Rp. 17,5 triliun rupiah. Dari angka realisasi tersebut, KUR dinikmati oleh lebih dari 2400 usaha mikro dan kecil (UMK) dengan pinjaman rata-rata sebesar Rp. 7,18 juta dengan outstanding per 31 Januari 2010 sebesar Rp. 7,93 triliun.

Bila dibandingkan dengan kredit program Pemerintah lainnya seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), KUR menunjukkan kinerja penyaluran yang cukup kinclong. KKP-E yang digulirkan sejak tahun 2007, realisasi kredit baru mencapai Rp. 8,6 triliun, sedangkan KPEN-RP yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006 hanya sebesar Rp836 miliar dari komitmen 16 perbankan sebesar Rp. 36 triliun.

Tingginya penyaluran KUR tidak terlepas dari skema penjaminan kredit yang diberikan Pemerintah bagi para debitur. Dengan skema penjaminan ini beban perbankan terhadap risiko gagal bayar debitur KUR hanya sebesar 30%, sedangkan sisanya sebesar 70% ditanggung oleh Pemerintah melalui dua lembaga penjaminan kredit (Askrindo dan Jamkrindo). Laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat hingga Januari 2010, non-performing loan (NPL) KUR mencapai 5,85% atau sebesar Rp. 464 miliar. Ini berarti, Pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo akan menanggung beban kurang lebih sebesar Rp. 250 miliar.

Namun demikian, Pemerintah tetap optimis dengan kinerja KUR, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan penyaluran KUR dapat mencapai Rp. 100 triliun dalam waktu lima tahun ke depan dalam kerangka program 100 hari pemerintahannya. Untuk itu, 13 bank pembangunan daerah (BPD) menyatakan ikut berpartisipasi dalam KUR mulai tahun 2010 ini. Di tengah optimisme Pemerintah, muncul kekhawatiran bahwa KUR tidak akan dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah.

Pertama, kemampuan keuangan lembaga penjamin. Askrindo dan Jamkrindo merupakan BUMN yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan penjaminan KUR. Kedua lembaga ini diwajibkan untuk mempertahankan kemampuan penjaminan dan kecukupan modal dengan gearing ratio sebesar 10:1. Artinya, dengan target KUR sebesar Rp. 100 triliun selama lima tahun, maka Askrindo dan Jamkrindo membutuhkan modal pejaminan sebesar Rp. 10 triliun. Dengan kata lain, diperlukan adanya tambahan modal dari Pemerintah sehingga keduanya mampu menjamin KUR, selain pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) yang dibayarkan Pemerintah kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan tarif sebesar 3,25%.

Memang, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar dua triliun rupiah per tahun untuk penambahan modal tersebut, namun persoalan belum selesai. Akibat KUR, biaya operasional kedua lembaga penjamin ini akan meningkat, sehingga dibutuhkan biaya investasi dan pengembangan jaringan untuk tetap mempertahankan persyaratan gearing ratio sebagaimana ditetapkan dalam undang undang tentang lembaga penjaminan. Persoalan lain adalah masih adanya kewajiban lembaga penjamin, khususnya Jamkrindo, terhadap kredit program di masa lalu seperti Kredit Usaha Tani (KUT) yang hingga saat ini proses penyelesaiannya masih diaudit oleh BPK. Dalam KUT, Jamkrindo (dulu Perum PKK) merupakan lembaga penjamin kredit yang ditunjuk Pemerintah atas penyaluran kredit KUT yang saat ini macet hingga mencapai sebesar Rp. 5,7 triliun.

Persoalan kedua dan cukup penting adalah mengenai campur tangan Pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan KUR. Boleh jadi Pemerintah mengklaim bahwa KUR merupakan program dan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan UMK. Namun, hal ini tidak serta merta Pemerintah dapat bertindak “egois”. Perlu diingat, penyaluran KUR bersumber dari dana perbankan, sehingga sedikit banyak memengaruhi rencana bisnis pembiayaan mereka. Belum lagi, hampir semua perbankan pelaksana KUR terlibat dalam berbagai kredit program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di lain pihak, mereka dituntut untuk memenuhi target penyaluran KUR, dimana hal yang sama juga dilakukan pada KKP-E dan KPEN-RP.

Sebagai satu contoh, Pemerintah meminta perbankan untuk menyalurkan KUR sektor pertanian sebesar 25%, sementara di saat yang sama penyaluran KKP-E harus ditingkatkan. Akibatnya, KUR dan KKP-E akan saling berhadapan dan menyebabkan salah satu target tidak dapat terpenuhi (bayangkan tingkat bunga KUR 14% dibanding dengan KKP-E yang hanya 6% karena subsidi bunga Pemerintah). Kondisi ini mengesankan tidak ada koordinasi pada internal Pemerintah dalam menyusun kebijakan kredit program bagi UMK. Sehingga, menyebabkan kegamangan dan keraguan bagi perbankan untuk turut serta secara aktif apabila dibebani dengan target. Apalagi, terdapat kesenjangan antara tingkat bunga kredit program yang cenderung lebih rendah dibanding tingkat bunga kredit komersial untuk kredit mikro (s.d. Rp. 5 juta). Dengan kata lain, bank lebih cenderung menyalurkan kredit komersial karena pendapatan bunga yang lebih menarik dibanding kredit program.

Ketiga, kegagalan KUT dan kredit program di masa lalu hendaknya dapat dijadikan pengalaman berharga bagi pemerintah dalam rangka kebijakan pengembangan UMK melalui KUR. Dampak kegagalan KUT telah menyebabkan banyak UMK tidak mampu mengakses pembiayaan baru karena masih memiliki tunggakan kredit. Selain itu, peran pemerintah yang cukup besar dalam persoalan teknis dan berorientasi pada target penyaluran juga memberikan kontribusi cukup signifikan dalam tunggakan KUT sebesar Rp. 5,7 triliun. Seharusnya, peran pemerintah lebih difokuskan pada kelompok sasaran dan upaya optimalisasi terhadap kapasitas serta potensi UMK. Persoalan teknis penyaluran dan penilaian kelayakan kredit tetap pada perbankan yang memang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk itu.

Keempat, KUR sudah menjadi iconic program ekonomi kerakyatan dan menjadi salah satu elemen penting dalam pencitraan Pemerintahan SBY. Begitu pentingnya KUR, tujuh Kementerian terlibat secara langsung untuk mengawal suksesnya program KUR dengan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan enam bank dan dua lembaga penjaminan. Dikutip dari Kompas.com, Meneg. Koperasi menyatakan bahwa KUR merupakan salah satu solusi bagi UMK terhadap China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA). Menteri juga mengungkapkan bahwa KUR menjadi instrumen penting untuk mengurangi angka kemiskinan hingga turun menjadi 8-10% pada tahun 2014, terutama bagi UMK yang memiliki akses pembiayaan hingga Rp. 5 juta. Konsekuensi dari kebijakan pemerintah ini, perbankan diminta untuk meningkatkan penyaluran KUR hingga Rp. 20 triliun per tahun untuk memenuhi target pemerintah.

Namun di sisi lain, perbankan mengungkapkan hendaknya mereka tidak dibebani oleh target penyaluran pemerintah. Kebijakan Pemerintah untuk merelaksasi penyaluran KUR, yaitu dengan mempermudah persyaratan bagi calon UMK memeroleh KUR, tidak serta merta memberikan kemudahan bagi perbankan. Perbankan masih khawatir pada masih tingginya NPL dan kelompok sasaran KUR yang relatif baru memulai usahanya. Walaupun pemerintah menanggung risiko sebesar 70%, bank tetap memiliki risiko tinggi terutama bagi UMK dengan pinjaman KUR sampai dengan Rp. 5 juta (mikro), karena tidak diwajibkan agunan. Bila melihat kinerja KUR selama ini, penyaluran KUR BRI mikro mencapai Rp. 9,68 triliun (55%) dan NPL mencapai 6,35%, dengan adanya persyaratan agunan tambahan. Namun, dengan tidak diwajibkan agunan tambahan bagi KUR mikro mulai tahun 2010, dikhawatirkan akan memengaruhi penyaluran walaupun diimingi dengan tingkat bunga sebesar 22%. Dengan kata lain, agunan tambahan yang digunakan bank untuk menutupi bagian risiko 30% kini tidak dapat lagi digunakan, sehingga bank cenderung untuk mengalihkan fokus penyaluran KUR pada UMK dengan plafon pinjaman s.d. Rp. 500 juta yang masih diwajibkan menyertakan agunan tambahan.

Kelima, pemerintah memperluas cakupan penyaluran dengan menerapkan pola channeling, dimana bank pelaksana KUR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan non-bank seperti BPR. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi UMK yang berada di daerah-daerah terpencil dan tidak terjangkau oleh bank pelaksana KUR selama ini. Namun di sisi lain, pemerintah hendaknya memerhatikan biaya dana (cost of fund) dari lembaga channeling dalam penyaluran KUR. BPR cenderung memiliki biaya dana relatif lebih tinggi dari bank yang dihitung dari kewajiban dan biaya lainnya seperti operasional. Dengan “hanya” tingkat bunga 22% efektif per tahun, apakah mampu menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPR guna menyalurkan KUR? Umumnya, BPR masih menerapkan tingkat bunga relatif cukup tinggi dibanding dengan tingkat bunga perbankan, sekitar 26% s.d. 35% ditambah agunan tambahan.

Terakhir, KUR hendaknya tidak selalu menjadi slogan atau komoditas politik bagi golongan tertentu sehingga nanti setelah 2014 kredit program ini tetap berjalan. Tidak perlu mengidentikkan secara politis bahwa KUR adalah SBY, SBY adalah KUR. Yang perlu adalah, kredit program, apapun namanya, hendaknya tetap menjadi salah satu bagian penting dalam pemberdayaan pelaku UMK. Stereotype bahwa kredit program merupakan komoditas politik dan merupakan program “bagi-bagi” duit hendaknya tidak lagi menjadi perdebatan. Pengalaman KUT dan kegagalan masa lalu sudah terlalu besar untuk diulangi lagi di masa-masa mendatang. Semoga.

*penulis tinggal di Jakarta, pemerhati masalah UMK

Dia... Sri Mulyani Indrawati

2010-05-06T23:44:00.010+07:00

Entah kenapa saya sedikit tercenung begitu mendapat sebuah pesan Blackberry Messenger dari seorang teman bahwa Ibu Sri Mulyani Indrawati (SMI) akan segera meninggalkan kami. Teman itu meneruskan sebuah berita yang ia unduh dari sebuah majalah berbahasa Inggris.
Sontak saya berpikir, inikah akhir dari tekanan politik yang lebih setahun ini dipikul oleh SMI? Antara kehilangan dan syukur, perasaan yang saya rasakan. Saya merasa kehilangan seorang 'role model' birokrat sejati. Saya sadar, SMI bukanlah berasal dari kalangan birokrat. Tetapi SMI berhasil memberikan contoh bahwa birokrat adalah persoalan profesionalitas, integritas dan kemauan untuk berubah. Sesuatu yang sudah hampir terlupakan. Sesuatu yang menyadarkan arti dan peran seorang birokrat. Sesuatu yang dikenal dengan REFORMASI BIROKRASI yang seolah mampu 'membangunkan' para birokrat yang dicap sebagai 'mesin' yang lamban, tambun dan tidak efisien.
Kehilangan, saat pekerjaan besar reformasi belum selesai, SMI harus pergi. Kehilangan, saat SMI diminta untuk mengakhiri masa tugasnya. Kehilangan, saat terakhirnya bersama kamipun orang-orang diluar sana masih ingin menambah beban yang harus dipikulnya.

Saya menyadari bahwa dibalik perasaan kehilangan, rasa syukur cukup besar saya rasakan. Saya bersyukur karena saya diberi kesempatan menjadi salah satu bagian dalam pekerjaan besar SMI. Saya bersyukur bahwa akhirnya sosok birokrat sejati saya dapatkan dari seorang SMI.
Saya bersyukur SMI telah menjadi sosok seorang role model bagi semua birokrat di negeri ini atau setidaknya buat saya pribadi. Namun, terakhir rasa syukur saya adalah dibalik semua tekanan dan cobaan yang dihadapi, SMI tetap tegar, tetap bekerja keras dengan profesional dan penuh integritas.
Setidaknya, saya juga bersyukur ditengah cobaan yang dihadapi, masih ada orang-orang yang mengapresiasi kapabilitas dan profesionalisme SMI. Dan sayangnya, penghargaan itu tidak datang dari negeri ini. Negeri yang selalu diimpikan oleh SMI sebagai negeri yang bermartabat, negeri yang
bersih, negeri dimana birokratnya menjadi motor untuk membawa perubahan yang lebih baik. Negeri dimana SMI dapat menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya yang 'sangat unik' bagi perubahan birokrasi yang lebih baik. Negeri dimana para birokratnya tidak lagi merasa inferior dengan bangsa dari negara lain, namun superior bila hendak melayani bangsa sendiri. Rasa syukur bahwa dengan perginya SMI, birokrat di negeri ini dapat leluasa memilih: teruskan perubahan atau kembali ke belakang.

"Lanjutkan reformasi karena anda cinta negara ini". Itu pesan SMI kepada kami..
Selamat Jalan SMI. The World Awaits You...

Artikel Kompas

2009-06-12T07:08:00.002+07:00

Sebuah artikel menarik tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebuah program pembiayaan bagi usaha mikro dengan pola penjaminan. Silahkan klik di sini. Semoga bermanfaat.

Cermati Presiden Pilihan Anda

2009-06-01T10:57:00.006+07:00

Menjelang Pemilu Presiden (pilpres) pada awal bulan depan, (seperti biasa) kegiatan "sosialisasi" citra dan sosok capres dan cawapres kembali menjadi tajuk berita pada berbagai media. Kegiatan sarasehan, peresmian ini-itu, pengajian dan lain-lain mendadak menjadi agenda rutin setiap capres-cawapres. Bahkan, salah satu kandidat capres mengaku dalam satu hari bisa menghadiri kegiatan model begini sampai 12 kali! Wuiih, perlu stamina yang lebih niy.. :).

Sudah menjadi hal yang "biasa", para calon pres dan wapres ini mendadak sangat mudah ditemui atau bahkan hadir saat diundang dalam kegiatan2 yang melibatkan massa. Sesuatu hal yang sangat jarang dilakukan dan 'kurang penting' pada saat mereka terpilih atau bahkan ketika menjadi pecundang. Sangat jarang seorang capres/cawapres ketika kalah pada pilpres sebelumnya tampil dalam hal2 serupa. Entahlah, apa karena media tidak meliput atau seperti dugaan saya, bahwa mereka lebih sibuk pada urusan intern partainya dengan sekali-sekali mengkritik pemerintah yang berkuasa.

Para kandidat, seperti yang tampil pada layar kaca, mejadi lebih perhatian dan peduli atas keluh kesah yang disampaikan oleh massa. Bahkan di salah satu talkshow interaktif dengan para masyarakat usaha mikro dan kecil, semua uneg2 itu ditanggapi serius dan dijanjikan oleh capres itu akan segera ditindaklanjuti. Salah satu hal menjadi perhatian saya adalah ketika salah seorang perwakilan petani menyampaikan uneg2nya tentang hasil komoditasnya yang tidak dapat menyukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini diakibatkan tingginya ongkos produksi dan kurangnya akses modal serta informasi distribusi yang sangat terbatas. Sang capres lalu menanggapi akan segera meminta departemen terkait untuk segera menuntaskan persoalan tersebut sesegera mungkin.

Buat saya, persoalan ini bukan serta merta selesai atau tidak dalam waktu cepat. Persoalan mendasar sehingga permasalahan yang dihadapi oleh petani tadi bahkan sebagian besar petani kita, adalah masalah kebijakan yang disampaikan pemerintah tidak pernah konsisten dan tidak memiliki cetak biru pembangunan pertanian nasional. Hal ini disebabkan para capres tidak secara gamblang memperhatikan kesinambungan antara program dan kebijakan pembangunan yang dirintis oleh pemerintahan sebelumnya. Perbedaan platform program itu pasti, namun harus pula mempertimbangkan bahwa program yang tengah berjalan dan secara nyata berdampak langsung pada perbaikan ekonomi rakyat, kenapa mesti diputus? Atau menciptakan program dan kebijakan baru yang sejenis dengan kebijakan sebelumnya?

Contoh kongkrit adalah kebijakan kredit program yang merupakan kebijakan dan program pemerintah untuk pengembangan usaha produktif. Kebijakan ini telah berjalan sejak satu dasawarsa lalu, dan hingga saat ini tetap berjalan. Yang berubah adalah penyesuaian2 kebijakan yang saat ini dianggap berpotensi menimbulkan tidak efisiennya pengeluaran negara.

Dan, satu lagi, sepertinya jualan program pro rakyat dan ekonomi kerakyatan yang diusung oleh capres pada pilpres mendatang, menurut saya, lebih merupakan strategi penggalangan dukungan. Bukan pada program kongkrit yang dapat dilaksanakan apabila sang capres memerintah. Jargon ekonomi kerakyatan, saya menduga, lebih karena kenyataan bahwa salah satu kandidat capres/cawapres memiliki rekam jejak tingkat pengetahuan akademis yang lebih baik dibanding capres lain (bukan pada rekam jejak kebijakan yang dibuat sebelumnya). Ini terlihat dari upaya mengaburkan makna paham "NEOLIBERALISM" menjadi seolah-olah merupakan bahaya laten layaknya bahaya komunisme (sebagaimana disampaikan salah satu anggota tim sukses di media cetak). Saya sangat khawatir, jargon2 'PRO RAKYAT' semata-mata lebih pada upaya tujuan jangka pendek, tidak kongkrit. Jadi, cermati pilihan anda.

Salam.

Bank Pertanian, Perlukah?

2009-04-27T08:18:00.004+07:00

Beberapa minggu belakangan ini, seringkali saya mendengar beberapa pihak mengemukakan bahwa untuk mempercepat pemberdayaan sektor pertanian diperlukan adanya satu lembaga pembiayaan/keuangan khusus membiayai kegiatan usaha sektor-sektor produktif pertanian, terutama bagi usaha pertanian produktif skala mikro dan kecil. Lembaga tersebut, menurut mereka, mengadopsi model pembiayaan perbankan namun hanya terbatas bagi pertanian, tidak pada sektor-sektor lain sebagaimana umumnya perbankan yang ada saat ini. Usulan ini menarik, mengingat secara rata-rata penyaluran pembiayaan/kredit pertanian dibanding sektor lain (perdagangan, konstruksi, jasa dll) masih cukup rendah, yaitu hanya sekira dibawah 10%. Salah satu penyebabnya adalah karena pembiayaan kegiatan usaha pertanian, bila dilihat dari sisi risiko pembiayaannya, relatif lebih besar ketimbang sektor lain. Sehingga, bagi perbankan hal ini menjadi acuan mendasar sebelum memutus kredit, selain masalah collateral (agunan).

Wacana pembentukan bank pertanian sendiri sebenarnya bukan hal baru. Beberapa waktu lalu (1988), Bank Agroniaga yang dibentuk oleh BUMN Perkebunan Nusantara dan sebagaimana visinya Bank ini ditujukan untuk mengembangkan sektor agribisnis sebagai fokus utamanya, walaupun secara umum terjun pada sektor lainnya. Dan, juga telah banyak publikasi yang mengulas peran pentingnya Bank Pertanian seperti halnya disini.

Lalu, belakangan muncul lagi "wacana" pembentukan Bank UKM oleh Meneg. Koperasi dan UKM. Walaupun tidak secara spesifik fokus pada sektor pertanian, Bank UKM ini (katanya) hanya akan melayani pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan koperasi yang bergerak pada usaha produktif pada semua sektor ekonomi. Bahkan, "embrio" Bank UKM ini telah dibentuk oleh Meneg. Kop dan UKM, yaitu Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB). Bahkan, katanya, pembentukan Bank ini akan dilaksanakan pada waktu dekat. (Ini akan saya bahas pada tulisan berikutnya)

Mengapa pertanian, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, menjadi begitu penting sehingga perlu diperlakukan secara "khusus"? Banyak alasan yang dapat dipaparkan untuk menjawab pertanyaan ini, dan mungkin ruang blog ini tidak akan cukup memaparkan hal itu. Beberapa diantaranya, dan yang paling prinsipil adalah karena sektor pertanian merupakan kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi geografis dan tipikal bangsa ini sejak dulu. Namun, pada saat bersamaan, potensi ini cenderung kurang mendapat perhatian, terutama dari sisi pembiayaan. Memang, setiap tahun Pemerintah selalu mengalokasikan anggaran bagi pengembangan usaha pertanian, baik berupa subsidi maupun bantuan langsung dalam bentuk dana dan alat2 pertanian (alsintan).

Peranan Pemerintah yang diwujudkan dalam APBN tidak diikuti dengan program pembinaan yang signifikan oleh instansi-instansi terkait. Lemahnya koordinasi pelaksanaan program pembangunan pertanian, terutama antara Pusat dan Daerah mengakibatkan hingga saat ini (setahu saya), Indonesia belum punya cetak biru pembangunan pertanian yang jelas. Selama ini, pertanian diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Itu saja. Kalaupun ada upaya pengembangan pertanian ke arah industri yang lebih berpihak pada petani, misalnya KUT, PIR, tidak diikuti oleh konsep yang jelas target dan sasaran pemberdayaan petani. Akibatnya, banyak kredit program kurang berhasil, dan bahkan tidak sedikit petani yang hingga saat ini masih terbelit utang dan menjadi korban. Peran penyuluh pertanian pun sepertinya "nyaris tak terdengar". Masalah kualitas penyuluh kerap kali menjadi persoalan. Ada yang bilang, hal ini diakibatkan rendahnya kompensasi yang diterima oleh para penyuluh.

Berbagai kendala dan hambatan itulah, wacana Bank Pertanian akhir-akhir ini kembali diungkapkan. Namun, buat saya, sepertinya perlu kajian mendalam sebelum rencana ini dilaksanakan. Tujuan pembentukan bank ini, saya rasa tidak ada yang menyangkal, pemberdayaan dan pengembangan usaha pertanian yang lebih berpihak pada petani skala mikro dan kecil sangat perlu didukung. Yang perlu dikaji adalah model, peran dan skema bisnis pertanian yang akan dikelola oleh Bank Pertanian ini. Sebagai lembaga perbankan, bank ini tunduk pada peraturan Bank Indonesia, terutama menyangkut ketentuan dan kriteria penyaluran kredit, tingkat kecukupan modal, batas pinjaman macet (NPL), dan ketentuan lainnya sebagaimana bank konvensional yang ada saat ini.

Kajian Litbang Deptan mengemukakan perlu adanya syarat mutlak yang harus dapat dipenuhi sebelum bank ini dibentuk. Diantaranya, masalah SDM, manajemen, teknologi informasi dan peranan pemerintah. Selebihnya, operasionalisasi bank pertanian dapat mengadopsi bank pertanian yang telah dipraktekkan oleh negara-negara lain seperti Thailand, Malaysia, Korea dan lain-lain. Perlu disadari bahwa potensi dan kondisi pertanian Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara tersebut, sehingga untuk memenuhi persyaratan tadi dibutuhkan waktu yang sangat lama dan butuh biaya yang sangat besar. Peranan Pemerintah saat ini untuk pengembangan pertanian (rasanya) sudah cukup memadai. Persoalannya justru pada pelaksanaanya dan koordinasi antar instansi baik pusat maupun daerah. Saya khawatir, apabila pembentukan Bank Pertanian ini dipaksakan akan menjadi sangat tidak efektif.

Kondisi riil yang mungkin sangat realistis dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat adalah memaksimalkan peran perbankan nasional, terutama yang berstatus BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan bank lainnya. Jaringan, sistem, operasional dan SDM hampir sudah dapat dipenuhi oleh perbankan nasional ini. Tinggal, bagi saya, Pemerintah perlu memikirkan agar kegiatan usaha pertanian/agribisnis menjadi menarik, feasible, memiliki pasar yang jelas dan memastikan ketersediaan dukungan jaringan infrastruktur bagi petani. Kredit program yang ada (KKP-E, KPEN-RP, KUR) merupakan "ruh" dari kerjasama Pemerintah dan Perbankan untuk meningkatkan potensi pertanian dan perluasan akses pembiayaan.

Hanya saja, perlu disesuaikan agar skim kredit program ini menjadi lebih menarik, tidak hanya memberikan kesempatan luas bagi petani untuk akses dana dan pengembangan usaha tetapi juga memberikan insentif kepada perbankan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kredit program oleh perbankan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan bisnis dan kinerja kredit. Untuk itu, apabila Pemerintah ingin berupaya mempercepat program pengembangan pertanian, setidaknya perlu mempertimbangkan insentif kepada perbankan ini, seperti peninjauan margin tingkat bunga, sosialisasi potensi pertanian dan adanya penjaminan Pemerintah terhadap objek pendanaan.

Kredit Program di Persimpangan Jalan (?)

2009-04-06T08:39:00.006+07:00

Akhir pekan lalu, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sehingga menjadi 7,5%. Bila dilihat kembali, sejak Desember 2008 lalu, BI telah menurunkan tingkat bunga acuan ini sebanyak empat kali dengan penurunan sebesar 200 basis poin (sekira 2%). Melongok ke belakang, progresivitas BI menurunkan suku bunga acuan ini tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi yang terjadi secara global dan berdampak signifikan bagi perekonomian nasional, terutama untuk menekan laju inflasi akibat kenaikan harga minyak dunia. Setidaknya, kondisi itulah yang menjadi pertimbangan utama BI sebagaimana diungkapkan oleh Gubernur BI Boediono (Tempo,6/4).

Penurunan BI rate diharapkan dapat memicu aktifitas pembiayaan yang dilakukan perbankan, yaitu dengan menurunkan interest rate. Upaya peningkatan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif, merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengurangi dampak inflasi dan ancaman krisis ekonomi. Namun, pada saat bersamaan, kondisi likuiditas perbankan berada dalam kondisi yang kurang menggembirakan. Dampak krisis pembiayaan sub-prime morgage di AS ternyata memberikan efek domino bagi pasar uang domestik, sehingga perbankan sangat selektif dalam ekspansi pembiayaan. Akibatnya, sejak akhir Desember 2008 lalu, pembiayaan perbankan menunjukkan kecenderungan menurun, sebaliknya perbankan semakin giat mencari sumber likuiditas dan sepertinya enggan untuk melakukan penyesuaian tingkat bunga kredit, termasuk salah satunya untuk pembiayaan kredit program.

Umumnya, pembiayaan kredit program yang dijalankan Pemerintah dengan bekerja sama dengan Perbankan memiliki struktur pembiayaan mengikuti perkembangan tingkat bunga pasar, yaitu mengikuti tingkat bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral (BI) atau lembaga penjaminan simpanan (LPS). Memperhatikan kondisi pangsa pembiayaan yang terjadi saat ini, dimana tingkat bunga perbankan tidak lagi mengacu kepada tingkat bunga acuan, tentunya terjadi kondisi perbedaan penerapan tingkat bunga kredit program. Sebagai ilustrasi, rata-rata tingkat bunga kredit komersial yang berlaku saat ini berkisar antara 15% hingga 17%, dimana seharusnya dengan mengacu BI rate 7,5%, maka tingkat bunga ideal berkisar antara 11% hingga 12-12,5%. Untuk kredit program (dengan pola subsidi bunga) misalnya, tingkat bunga rata-rata berkisar 13,25% s.d 14,25% (dengan tingkat bunga LPS saat ini sebesar 8,25%).

Memperhatikan hal tersebut di atas, terdapat perbedaan tingkat bunga yang relatif signifikan antara tingkat bunga pasar dan tingkat bunga kredit program. Dan tentunya, secara logis, alternatif pembiayaan yang dipilih perbankan adalah yang memberikan margin bunga yang lebih menguntungkan. Lalu, bagaimana dengan kredit program?

Strategi kebijakan yang berpihak kepada UMK sepertinya lebih realistis ketimbang Pemerintah menerapkan kebijakan yang cenderung berpihak kepada perbankan. Memang, Pemerintah tidak bisa mengesampingkan kondisi sulit yang sedang dihadapi perbankan, dimana terdapat kecenderungan pada akhir-akhir ini sangat intensif menghimpun sumber-sumber likuiditas (dengan iming-iming bunga deposito tinggi yang jauh dari BI rate. Akibatnya, terjadi perang bunga deposito dengan iming-iming bunga tinggi, yaitu hingga mencapai 11-12%). Tak dapat dipungkiri bahwa, langkah ini dilakukan agar tidak bernasib sama seperti yang dialami oleh Bank Century.

Untuk itu, perlu kebijakan/regulasi yang lebih memprioritaskan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi secara makro yaitu dengan menjaga kestabilan nilai tukar, menekan laju inflasi dan lebih penting lagi pada saat sekarang ini adalah penciptaan investasi-investasi baru yang lebih menarik. Sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan dan perkuatan modal bagi UMK sebagai investasi baru yang cukup menarik, diantaranya pengembangan infrastruktur dengan pola kemitraan Pemerintah-Swasta (Public Private Partnerships), pemberdayaan pertanian terutama pengembangan hasil-hasil perkebunan dan peternakan. Namun, dari kacamata perbankan, yang dibutuhkan saat ini adalah investasi jangka pendek, yang memberikan margin keuntungan maksimal. Dan sayangnya, investasi jangka pendek sektor pertanian masih belum menjadi skala prioritas pembiayaan perbankan, terutama pada skim kredit program.

Sebagai salah satu program pemberdayaan sektor usaha mikro, tentunya permasalahan yang dihadapi kredit program ini telah menjadi concern Pemerintah. Ditambah lagi dengan kondisi pasar komoditas pertanian dunia yang masih belum menggembirakan. Hal ini mengharuskan Pemerintah -tentunya dengan partisipasi perbankan nasional -harus lebih "kreatif" menanggapi kondisi tersebut di atas. Diperlukan insentif atau kebijakan yang lebih diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada para pelaku UMK, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pertanian. Misalnya, memberikan jaminan tingkat bunga rendah, perluasan akses pasar dengan menjamin pembelian produk-produk UMK, memperkuat jaringan penyuluh pertanian di lapangan, perkuatan modal bagi UMK dan menjamin pasokan dan distribusi alat-alat/komponen produksi -terutama pupuk untuk petani.

Dengan memberikan akses dan jaminan distribusi produk-produk UMK dan pertanian pada pasar domestik/internasional, memperkuat permodalan (sebagai salah satu syarat pembiayaan) dan menjamin ketersediaan sarana pendukung lainnya (pupuk, irigasi, bibit dan lainnya), maka rasanya sangat kurang pantas apabila ada perbankan yang tidak mau membiayai kegiatan UMK ini.

(Sebagian lagi) Catatan Kecil 2008

2009-02-13T10:09:00.004+07:00

Berikut tulisan saya untuk sebuah majalah intern kantor (yang gk jelas kapan majalahnya terbit :(). Mudah2an bisa bermanfaat. Trims dan selamat membaca ya.

KPPN Percontohan, Langkah Awal Menuju Pelayanan Prima

Sejak reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Departemen Keuangan pada tahun 2007, fokus utamanya diarahkan pada empat sasaran, yaitu penataan organisasi, penyempurnaan business process, peningkatan manajemen SDM dan perbaikan struktur remunerasi.

Menindaklanjuti upaya tersebut dan dalam rangka mewujudkan good governance serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, sejak 30 Juli 2007 Ditjen Perbendaharaan telah memulai operasionalisasi 18 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan di 17 ibukota provinsi, yang diikuti 9 KPPN Percontohan tahap kedua pada 1 Pebruari 2008. Sehingga dengan demikian sampai saat ini terdapat 27 kantor pelayanan percontohan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang dimaksudkan agar peningkatan kualitas pelayanan KPPN semakin luas dirasakan oleh masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa layanan publik yang diselenggarakan oleh kantor pemerintah selama ini pada umumnya menggambarkan sifat dan sikap birokrasi yang negatif. Ia identik dengan kondisi pelayanan yang serba lamban, yang berbelit-belit, yang tidak memiliki kepastian, yang tidak transparan, dan bahkan pada tingkat tertentu diwarnai dengan pungutan tidak resmi. Kondisi ini tentunya harus diubah menjadi layanan yang cepat, akurat, sederhana dan transparan serta bebas pungutan. Sudah saatnya kantor pelayanan harus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan menghilangkan kondisi stigmatik negatif yang selama ini melekat pada birokrasi.

Sesuai dengan agenda reformasi birokrasi, KPPN Percontohan telah berhasil menyederhanakan proses kerja penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Belanja Pegawai atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh satuan kerja. Penerbitan SP2D yang selama ini diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, dapat diselesaikan maksimal dalam waktu 1 (satu) jam sejak SPM diterima secara lengkap dan memenuhi syarat. Satuan kerja cukup berurusan pada satu tempat pelayanan (front office) dan langsung memperoleh kepastian atas penyelesaian SPM yang diajukan, dan apabila tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat langsung diberitahukan/dikembalikan kepada pihak satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan perbaikan. Percepatan yang cukup signifikan tersebut dilakukan melalui penyederhanaan proses penyelesaian pekerjaan, penggunaan teknologi informasi, serta dukungan SDM yang diseleksi secara ketat.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pembentukan KPPN Percontohan semakin memperluas cakupan layanan prima kepada mitra kerja. Sesuai hasil survei Universitas Indonesia tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diselenggarakan baru-baru ini, menunjukkan bahwa kinerja jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terutama melalui KPPN Percontohan meningkat secara signifikan. Keberhasilan lainnya yang diraih adalah keberhasilan KPPN Percontohan Makassar II meraih Juara Nasional Pelayanan Masyarakat antar kantor pelayanan pemerintah pada tahun 2008 ini. Perluasan pembentukan KPPN Percontohan dan berbagai keberhasilan tersebut diharapkan menjadi bagian dari kontribusi nyata Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintahan, khususnya pada Departemen Keuangan.

Menilik ke awal pembentukan KPPN Percontohan, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ini merupakan komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Komitmen bukanlah suatu hal yang main-main. Pencideraan terhadap komitmen berakibat lunturnya kepercayaan masyarakat. Faktor inilah sepertinya yang mengharuskan Ditjen Perbendaharaan melaksanakan reformasi birokrasi yang tidak hanya fokus pada aspek peningkatan kualitas layanan, tetapi lebih ditekankan pada aspek perubahan kultur birokrasi, penyederhanaan business process, pemanfaatan teknologi informasi, penataan organisasi, dan yang paling utama adalah perubahan pola pikir sumber daya manusia yang mengawaki unit kantor pelayanan ini.

Namun ada hal yang perlu dicatat. Reformasi hendaknya bukanlah menjadi suatu euforia semu semata. Berbagai keberhasilan reformasi birokrasi melalui program KPPN Percontohan, hendaknya tidak membuai para birokrat di Ditjen Perbendaharaan sebagai satu kesatuan entitas birokrasi untuk terus berbenah, meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu dalam melayani para stakeholders maupun masyarakat secara luas. Layanan publik sebagai salah satu bentuk perwujudan dari fungsi pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat, menempati posisi yang strategis. Kualitas layanan publik yang dilaksanakan oleh kantor pemerintah sangat berpengaruh pada kualitas kehidupan dan sikap masyarakat. Publik akan terus menyoroti peran strategis Ditjen Perbendaharaan, terutama menyangkut kebijakan dan pelaksanaan APBN, dalam rangka menggerakkan laju perekonomian nasional. Oleh karena itu melalui perbaikan kinerja layanan publik yang terus menerus dan konsisten diharapkan akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif disegala bidang. (ed – dari berbagai sumber)

(Sebagian) Catatan Kecil 2008

2009-02-12T14:32:00.015+07:00

Karena urusan tugas, saya belakangan menjadi akrab dengan masalah-masalah pembiayaan, terutama untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Berbagai jenis usaha UMK mulai dari sektor pertanian, industri kecil hingga perdagangan di hampir seluruh tanah air pernah saya sambangi. Banyak hal yang saya dapatkan dari para pengusaha UMK. Kegigihan, kerja keras dan kemandirian menjadikan mereka mampu bertahan dari berbagai hantaman krisis, seperti yang terjadi pada saat ini yang menimpa berbagai perusahaan besar/multinasional. Memang, banyak juga dari UMK tersebut bergantung pada perusahaan-perusahaan besar sebagai mitra binaan. Namun demikian, efek krisis menjadi relatif lebih sederhana untuk dapat di atasi.

Banyak hal yang telah membuktikan bahwa UMK merupakan faktor penting dalam stabilitas ekonomi. Begitu pula hasil studi dan literatur yang telah menabalkan peran UMK bagi suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Untuk itu, seharusnya Pemerintah dapat memberikan ruang gerak terutama perluasan akses-akses pembiayaan, regulasi dan pengembangan kebutuhan bahan baku dan pemasaran bagi UMK.

Untuk kasus Indonesia, sejak awal Orde Baru sebenarnya telah dilakukan upaya-upaya pengembangan peran UMK. Namun, kebijakan yang seringkali diembel-embeli Program Pembangunan itu menjadi kurang dirasakan manfaatnya bagi UMK. Aroma KKN begitu kentara. Contoh program pembiayaan UMK khususnya pada sektor pertanian seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dsb. Akibat kurangnya harmonisasi kebijakan pembiayaan dengan kebijakan pendukung lainnya, program pembiayaan itu saat ini meninggalkan beban kredit bagi petani/koperasi.

Belajar dari masa lalu, program pengembangan UMK hingga kini kembali digalakkan oleh pemerintah. Berbagai macam skema, sasaran dan prioritas ditetapkan untuk mendukung percepatan pemberdayaan UMK. Namun, secara pribadi, saya sedikit khawatir melihat maraknya program pengembangan UMK. Memang, saat ini Pemerintah harus pro-aktif meningkatkan akses bagi UMK untuk modal, pemasaran, teknologi dan sarana lainnya. Tidak salah, karena memang sudah seharusnya. Kekhawatiran saya lebih kepada masalah harmonisasi kebijakan pengembangan UMK terhadap kebijakan lain yang diterapkan Pemerintah (Pusat dan Daerah) yang, baik langsung/tidak langsung, berdampak pada sektor UMK.

Contoh, hampir setiap Departemen memiliki program pengembangan UMK dalam bentuk dana bergulir. Pada saat yang sama, terdapat pula berbagai macam skema pembiayaan yang diprogramkan Pemerintah maupun Bank Sentral (sebelum UU 23/99). Akibat "kurang" harmonisasi, dapat dikatakan program dana bergulir ini menimbulkan pretensi kurang akuntable dan transparan. Sasaran program pun sebatas bersifat departemental. Sudah barang tentu, dalam 2 tahun terakhir atas rekomendasi BPK, Menkeu akhirnya menertibkan pelaksanaan dana bergulir yang dikelola oleh hampir di semua Departemen. Mekanisme pelaksanaan pun diserahkan kepada suatu Badan Layanan Umum (BLU).

Saat ini, Pemerintah kembali menempatkan pemberdayaan UMK sebagai program prioritas pembangunan jangka menengah. Keberhasilan Muhammad Yunus di Bangladesh meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku UMK, ternyata membuat kita mau tidak mau harus dapat melakukan hal yang sama. Pelajaran krisis ekonomi 1998 pun telah membuka mata kita tentang potensi UMK.

Melihat potensi itu, Presiden SBY pun menegaskan secara khusus peran Pemerintah bagi pemberdayaan program UMK pada Inpres 6/2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dan Inpres 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Berbagai program pembiayaan bagi UMK pun ditingkatkan, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Revitalisasi Perkebunan dan Energi Nabati (KPEN-RP), PNPM Mandiri dan melanjutkan program Kredit Ketahanan Pangan (KKP-E) dan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

Seperti yang saya bilang di atas, saya khawatir dengan program-program pemberdayaan ini. Banyak skema pembiayaan yang dibangun, namun terkadang road map nya hampir tidak jelas. Contoh, program untuk sektor pertanian, seperti KKP-E dan KPEN-RP. Pola insentif subsidi bunga diberikan oleh Pemerintah atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMK (petani/peternak/pekebun/nelayan). Skema kredit mulai dari kriteria UMK, persyaratan dan komoditas/kegiatan usaha ditetapkan oleh Dept. Teknis (Deptan dan DKP), dan penilaian kelayakan pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada Perbankan. Namun, di sisi lain, persoalan koordinasi sangat mengganjal percepatan program ini. Pada Revitalisasi Perkebunan misalnya, masalah sertifikasi menjadi hambatan utama para pekebun untuk mengakses pembiayaan perbankan. Permasalahan lahan, perijinan dari Pemerintah Daerah seringkali tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai pada program ini.

Contoh lain, subsidi pupuk masih tetap dialokasikan pada APBN. Secara pribadi saya kurang sependapat. Subsidi pupuk salah satu penyebab utama kelangkaan pupuk yang kerap saya temui ketika berbincang-bincang dengan para pelaku UMK. Pupuk bersubsidi (dari pemantauan saya) kerap diselewengkan. Tak heran, ketika sangat dibutuhkan oleh pelaku UMK (petani), kehadirannya sangat sulit ditemukan.

Perlu ada skim kredit terpadu. Pola sinergi antara Pemerintah dengan perbankan yang saat ini dilakukan saat ini sudah cukup memadai. Cuma, skim perlu diperluas, dan terkait dengan program pemerintah lainnya. Seperti contoh pupuk bersubsidi dan program KKP-E.

Pupuk sebaiknya dilepas dengan harga pasar untuk menghindari penyelewengan. Biaya pembelian pupuk dimasukkan dalam komponen pembiayaan kepada petani. Anggaran subsidi pupuk dialihkan untuk meningkatkan insentif subsidi bunga dan insentif produksi (yaitu diberikan dalam bentuk tunai kepada petani apabila target komoditas pangan secara nasional terpenuhi). Untuk menghindari meningkatnya harga beras akibat kenaikan ongkos produksi petani, Pemerintah perlu menetapkan harga standar pembelian gabah/pengendalian harga kepada Bulog. Subsidi pupuk TA 2009 sebesar Rp31 triliun lebih dari cukup untuk alokasi subsidi bunga dan insentif bagi petani serta kompensasi Bulog.

Memang, ini hanya gambaran kasar saya. Intinya adalah, harmonisasi kebijakan itu penting. Tidak berpikir departemental atau hanya berpikir target kinerja masing2 program instansi. Suksesnya suatu pelayanan publik tidak diukur dari berapa banyak anggaran yang direalisasikan, tetapi berapa besar manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan (bag. 2) dan Maaf

2008-03-06T14:52:00.006+07:00

Sebelumnya saya mohon maaf bila blog ini sudah lama "mati". Bukan karena tidak ada waktu, tapi entah kenapa sejak kembali ke tanah air Juli tahun lalu, sepertinya tangan dan kepala ini enggan "menulis" dan "curtak" (curahan otak) di blog ini. Jadilah, blog ini terbengkalai. Dan rasa bersalah itu selalu menghantui saya karena, pertama, janji untuk mengisi blog minimal satu entry setiap bulan aku langgar. kedua, tulisan terakhir di blog ini, tentang reformasi birokrasi, belum tuntas. Janji, rasa bersalah dan komitmen buat saya itu sangat penting, terutama menyangkut kredibilitas dan kompetensi, dan saya telah menciderai komitmen saya sendiri.

Masalah komitmen ini menjadi sangat penting ketika itu berkenaan dengan harapan/ekspektasi pihak lain. Komitmen menjadi ukuran bagi satu pihak untuk mendalami tingkat kredibilitas dan kompetensi pihak lain. Pencideraan komitmen akan mengurangi tingkat trust di salah satu pihak.

Kondisi inilah yang menghantui pemerintah ketika menyatakan komitmennya dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Seandainya dapat saya klasifikasikan, komitmen reformasi birokrasi masih dalam tataran formatif dan "ideal", dalam artian bahwa reformasi diusung hanya untuk memenuhi hasrat dan kepentingan birokrasi (birokrat) itu sendiri berdasarkan parameter ukur tertentu, belum mencapai tataran yang lebih jamak, yaitu peningkatan kinerja, koordinasi dan sinkronisasi program inter-departemen, apalagi langsung dapat dirasakan oleh publik dan yang terpenting adalah reformasi mental birokrat. Memang, sebagai pilot project reformasi birokrasi, Depkeu secara konsisten (hingga saat ini) mampu beradaptasi dengan semakin kompleks dan tingginya tuntutan publik. Terobosan baru seperti pada sektor penerimaan (pajak dan bea) sangat intens dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan ekstensifikasi potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

Namun, di sisi lain, reformasi tidak diikuti oleh departemen yang "belum" direformasi. Alasannya, renumerasi alias penghasilan belum sesuai dengan yang sudah direformasi. Inilah alasan utama kenapa aroma reformasi di birokrasi ibarat sayup-sayup tak sampai dirasakan oleh publik. Saya sendiri jadi bertanya, seandainya tidak ada kompensasi berupa remunerasi, bisakah reformasi ini berjalan? Atau birokrat hanya sekumpulan ignorant yang merasa bahwa penghasilan yang diterima merupakan "hasil kinerja" mereka semata tanpa sadar seberapa besar manfaat "kinerja" mereka itu bagi masyarakat?

Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan (bag. 1)

2007-07-22T17:08:00.000+07:00

Akhir-akhir ini berita reformasi birokrasi di Departemen Keuangan cukup marak. Soalnya, isu utama yang disorot dalam reformasi ini adalah seputar kenaikan penghasilan bagi para pengelola keuangan negara di instansi plat merah tersebut. Perubahan struktur tunjangan bagi para pegawai Depkeu ditentukan oleh besar grade atau tingkatan, dari yang terendah 1 hingga 27, dimana besaran terkecil adalah sebesar Rp. 1,3 juta hingga tertinggi, yaitu Rp. 46 juta. Dan tak pelak, berbagai komentar dari pengamat ekonomi, anggota DPR, politisi menghiasi halaman surat kabar, televisi dan situs-situs internet mengenai besaran yang (katanya) cukup fantastis itu.

Sebagian besar, mempertanyakan argumen pemerintah yang menjadikan Depkeu sebagai pilot project reformasi birokrasi. Sebagian besar menuding bahwa kebijakan ini sepertinya tidak akan memberikan kontribusi bagi perubahan sistem birokrasi. Alasannya, birokrasi tidak hanya terkait dengan keuangan negara, banyak permasalahan institusional lainnya yang harus diselesaikan dalam proses reformasi itu. Harus ada keterkaitan institusi dan penyelarasan kebijakan antar departemen, sosialisasi dan target yang harus dicapai pemerintah. Dan terlebih, peningkatan kinerja gerbong raksasa yang bernama birokrasi itu, tidak bisa diukur melalui proses reformasi dalam satu instansi tertentu, dalam hal ini Departemen Keuangan. Sehingga, wajar pada akhirnya banyak pihak yang pesimis.

Bukan hanya sebatas itu, besaran tunjangan berdasarkan sistem grade pun tak lepas dari kritik. Seorang pengamat ekonomi mengkritik bahwa dana yang dibutuhkan untuk perbaikan tunjangan para pegawai di Depkeu cukup fantastis, yaitu sekira Rp. 4,3 triliun. Sehingga dipertanyakan, sewajarnya kah dana sebesar itu "dihamburkan" di tengah kinerja birokrasi masih jauh dari harapan?

Bagi saya pribadi, ada dua hal yang berkecamuk dalam pikiran saya. Pertama, bersyukur adanya perubahan dalam struktur pernghasilan itu, seperti halnya para kolega yang lain di Departemen Keuangan. Terpikir bahwa kelak para abdi masyarakat seperti saya tidak harus berpikir keras lagi untuk mengais tambahan pendapatan dari bisnis kecil-kecilan (jualan kaos seperti sekarang ini) atau mengajar di perguruan tinggi setelah selesai kuliah dari sini. Dengan nominal penghasilan baru, paling tidak kebutuhan pokok untuk transport, makan, anak, istri sudah cukup memadai di tengah kenaikan barang-barang pokok belakangan ini. Keputusan ini, bagi saya, ibarat sebuah obat penenang, untuk mampu bekerja sebaik mungkin dan meningkatkan motivasi bekerja. Bagi saya, nominal itu cukup, walaupun dibanding dengan nominal para profesional muda di sektor swasta, besarannya masih cukup jauh.

Kedua, sudah tepatkah proses reformasi ini? Maksudnya begini. Penunjukkan Departemen Keuangan sebagai pilot project reformasi birokrasi itu berdasarkan apa? Kalau berargumen bahwa posisi strategis DepKeu sebagai pengelola keuangan negara, apakah Departemen atau institusi lainnya menjadi "kurang" strategis? Contoh Kepolisian dan TNI. Kita mungkin mahfum dan cukup tahu bahwa dua institusi bersenjata ini kondisinya cukup memprihatinkan, termasuk kualitas perbekalan, angkutan dan peralatan tempur yang menyedihkan. Terlebih lagi, dengan penghasilan "pas-pasan", banyak dari para "anggota" ini yang menjadi beking di dunia industri atau hiburan malam. Lalu, kita berharap kinerja mereka profesional, fokus terhadap masalah keamanan dan keutuhan wilayah NKRI. Lalu pertanyaannya, apakah peran mereka menjaga keamanan dan keutuhan negara menjadi "kurang" strategis? Pertanyaan yang sama juga terhadap para guru (bukan dosen), hakim dan lainnya.

Inilah yang membuat saya sedikit "malu". Khawatir bahwa proses reformasi birokrasi ini, pada masa akan datang, seperti yang ditakutkan oleh para pengamat itu. Tidak memberikan perubahan apa-apa terhadap kinerja birokrasi. Terlebih, ongkos reformasi itu bakal menguras lebih besar lagi anggaran dalam APBN. Padahal, target 20% anggaran pendidikan belum terpenuhi. Ditambah lagi dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan alokasi pembiayaan infrastruktur di tahun-tahun akan datang.

Saya tidak tahu pasti kelanjutan rencana Bu Menteri untuk mencari alternatif pembiayaan penghasilan pegawai DepKeu melalui pemberian bunga atas dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia. Sebagai badan moneter yang terlepas dari pemerintah, BI menikmati deviden investasi yang digunakan dari uang pemerintah itu. Seandainya ini dilakukan, tentunya anggaran reformasi "penghasilan" pegawai DepKeu bisa diambil dari hasil interest rekening pemerintah di BI, seperti halnya pegawai BI yang menikmati besaran gaji yang fantastis dari hasil proses investasi yang mereka lakukan.

Saya juga belum tahu pasti bagaimana proses reformasi ini akan dilaksanakan. Dan mengenai bagaimana dan seperti apa prosesnya, saya akan sambung lagi pada bagian 2 dari tulisan ini, setelah saya dapatkan cukup informasi mengenai ini.

Wassalam

Ketika Birokrasi Tak Percaya Diri

2007-06-01T12:03:00.000+07:00

Sudah lama sebenarnya saya ingin berkomentar soal marak dibentuknya berbagai macam komisi, badan atau tim yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dikategorikan 'istimewa' dan 'luar biasa' dalam iklim birokrasi di Indonesia. Dan baru sekarang saya bisa menuliskan uneg-uneg ini.

Belakangan ini, seringkali saya mendengar adanya tim atau komisi yang dibentuk pemerintah untuk menuntaskan suatu masalah. Seperti dibentuknya komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Timnas Lapindo, dan baru-baru ini Presiden (lagi-lagi) membentuk timnas yang bertugas menyelesaikan masalah di lingkungan IPDN. Mungkin, di satu pihak, kehadiran komisi atau tim ini dalam keadaan tertentu, bisa jadi sangat dibutuhkan karena memang struktur dan fungsinya memang sangat kompleks dan memiliki kewenangan yang lebih besar dari departemen yang ada. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, yang merupakan institusi birokrasi yang memiliki kewenangan luar biasa besarnya dalam upaya memerangi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Atau misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY).

Di sini saya mempersoalkan masalah seberapa besar urgensi atas dibentuknya tim atau komisi yang sifatnya temporer, reaktif-responsif dan tidak berkelanjutan (unsustainable) fungsinya di masa depan. Dalam beberapa kasus, tentu kehadiran komisi-komisian ini diperlukan, namun tidak berarti latah. Contoh, KPK, KPU dan KY serta Komnas HAM. Komisi ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat spesifik, khusus dan dibutuhkna koordinasi yang lebih luas dari sekedar birokrasi konvensional. Selain itu, tidak tersedianya tatanan dan struktur birokrasi yang ada membuat kehadiran mereka sangat relevan.

Tapi coba lihat pembentukan komisi atau timnas lainnya. Timnas Bulog, KNKT, Timnas Lapindo dll. Kehadiran komisi atau timnas ini, menurut saya, disebabkan karena kelatahan para pengambil keputusan tertinggi di birokrasi. Sedikit saja ada persoalan mengemuka, sikap reaktif berupa pembentukan tim atau komisi diambil. Padahal kebijakan ini cuma jadi jalan utama keluar dari persoalan yang kecil, tidak menyelesaikan persoalan yang lebih besar. Dan ini memakan biaya yang cukup besar. Sikap ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak mampu mengurai persoalan yang terjadi akibat kesalahan internal mereka sendiri.

Contoh, pembetukan KNKT. Saya cenderung menilai ini sebagai suatu "kebijakan latah" untuk mengurangi tekanan publik terhadap permasalahan keselamatan transportasi. Sebagai suatu kebijakan yang semata-mata menunjukkan sikap responsif pemerintah dan kepedulian untuk meningkatkan kinerja dan layanan transportasi.

Padahal, kita semua tahu di Departemen Perhubungan itu ada Direktorat Laut, Udara, Darat dan lain sebagainya. Seandainya, para pejabat dan pengambil keputusan di masing-masing direktorat itu aware dengan tugas pokok dan fungsinya, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu undang-undang keselamatan transportasi sudah mumpuni. Pelaksanaan transportasi kita jauh lebih nyaman dan aman. Pengawasan bisa lebih jauh lebih baik. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun bukan sekedar reaktif-responsif, tapi antisipatif dan sustainable. Jadi, sudah ada suatu standar operasi kerja yang menjadi patokan dalam meningkatkan pelayanan transportasi. Dan kita tidak perlu terkaget-kaget ketika hasil tes dan uji kelaikan terbang maskapai penerbangan komersial menunjukkan bahwa tidak ada satu pun maskapai penerbangan domestik yang memenuhi standar keselamatan terbang internasional.

Itu hanya satu contoh betapa lemahnya kinerja birokrasi. Lemahnya kontrol dan pengawasan yang dilakukan. Keseriusan baru tersadar ketika bencana menimpa. Seolah-olah kebijakan pembentukan komisi, tim, atau apa namanya ini menjadi solusi ampuh. Padahal kinerja tim ini sangat parsial, sifatnya musiman. Rekomendasi kebijakan dan temuan yang dihasilkan pun akhirnya tidak dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap perbaikan kinerja.

Balik lagi ke soal transportasi. Coba, sudah berapa banyak kecelakaan kereta api, lalu lintas darat dan laut. Kita tidak pernah melihat adanya perbaikan pelayanan dan apatah lagi keselamatan dalam angkutan yang paling banyak digunakan publik tersebut. Betapa sering kita lihat asap polusi Metro Mini, Kopaja merusak dan mencemari paru-paru kita. Penumpang kereta tanpa rasa takut duduk di atas gerbong kereta. Itu semua pemandangan yang lumrah, biasa. Selama tidak jatuh korban, tidak perlu dilakukan perbaikan sistemnya. Singkat kata, kalo ngomong angkutan umum, gak usah ngomong soal kenyamanan. Aman aja sudah bagus kali!

Berita kecelakaan, bencana atau pun persoalan lain di media massa, tidaklah berarti apa-apa bagi para pengambil keputusan di jajaran birokrasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Kita tahu bagaimana para birokrat di negara-negara maju (baca: maju, eh barat) sangat alergi mendengar adanya public complaint terutama menyangkut sarana-sarana pelayanan publik. Sehingga, pelayanan publik pun bisa maksimal.

Sudah banyak studi banding, pertukaran informasi dan pengiriman staf dari jajaran birokrasi dilakukan dengan negara-negara maju. Tapi, perubahan apa yang dapat diterapkan di negara ini (baca: Indonesia) sehingga birokrasi-nya mampu lebih peka terhadap permasalahan pelayanan publik?

Egoisme

2007-06-01T10:58:00.000+07:00

"Entahlah. Tak pernah aku mengharapkan kematian siapapun. Kebentjiannja kepadaku hanjalah terdorong oleh egoisme jang lahir dari pandangan jang sempit."

"Kau aneh. Mana ada egoisme bisa lahir dari pandangan luas! Djiwa jang lapang tidak mengenal egoisme, jang ada hanjalah toleransi dan pengertian jang mendalam akan hakekat manusia dan kehidupan ini."

"Banjak sedikitnja manusia memang egoistis. Betapapun lapangnja pandangan seseorang, padanja ada ketjenderungan pada hipokrisi dan karenanja benih-benih egoisme memang sudah ada pada dirinja."

"Misalnja?"

"Orang-orang jang berdjuang untuk persamaan hak antara manusia. Orang-orang ini ingin menghapuskan perbedaan-perbedaan dalam masjarakat. Tapi satu hal mereka djadikan doktrin, bahwa hanjalah pihaknja, golonganja, ideologinja jang dianggapnja terpilih dan paling benar. Di pihak lain ada orang-orang jang memperdjoangkan persamaan hak dengan meminta pengakuan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Dalam pengertian hak asasi dan kebebasan dasar mengandung pula pengertian kebebasan bersaing, kebebasan mengadu keuletan, kekuatan, kelitjikan. Pemenang dari pergulatan itulah nanti jang akan mendapatkan kekuasaan untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan dasar dengan pengertian, bahwa hak dan kebebasannja sendiri jang harus didahulukan mendapat perlindungan. Orang lain masabodo."

"(Lalu), apa beda jang lahir dari pandangan sempit dan dari pandangan luas?"

"Egoisme jang lahir dari pandangan sempit setidak-tidaknja adalah egoisme yang terus-terang ditondjolkan ke muka. Egoisme dari pandangan luas sudah berselimutkan matjam-matjam dalih dan melahirkan hipokrit-hipokrit jang berbahaja."

disadur dari: "Orang Buangan" oleh Harijadi S. Hartowadojo, hal. 167-68, Pustaka Jaya, 1971

Buku Gratis dan Roman Pujangga Lama

2007-05-31T06:21:00.000+07:00

Kemarin, Rabu (30/5), Fisher Library -perpustakaan di kampusku- bagi-bagi buku gratis. Sebagian besar koleksi-koleksi yang berlabel "undergraduate" dibagikan secara percuma. Label "undergraduate" itu bukan berarti buku-buku tersebut hanya untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di tingkat bachelor. Yang saya tahu pasti, label itu menunjukkan bahwa buku-buku tersebut hanya boleh dipinjam dalam jangka
waktu satu minggu saja. Berbeda dengan buku-buku berlabel "research" yang boleh dipinjam dalam kurun waktu yang lebih panjang, satu bulan. Ada banyak lagi label buku di Fisher Library ini, tergantung peruntukkan koleksinya.

Nah, buku-buku tersebut kemarin dibagikan secara percuma. Dan tentu saja, kesempatan emas dan langka ini dimanfaatkan oleh kebanyakan mahasiswa, dan tidak sedikit dari kalangan non-mahasiswa (lho kok ada dikotomi begini?). Tapi, terlepas dari itu cukup banyak koleksi yang dibagikan, ribuan jumlahnya. Dan buku-buku yang dibagikan bukan cuma koleksi lama, tapi beberapa juga baru (ya, paling tidak hingga 1998). Hanya saja, jenis koleksi meliputi bidang studi ekonomi, hukum, ilmu-ilmu social, politik, literatur/sastra, sosiologi, musik dan sejarah serta beberapa koleksi tentang komputer dan teknologi. Untuk bidang studi yang lain, mungkin akan ada kegiatan yang sama di masa yang akan datang.

Saya baru tahu ada bagi-bagi buku gratis ini setelah diberitahu oleh seorang teman. Siang jam 1.30pm.
Dia telpon, katanya, "Bos, ada bagi-bagi buku gratis di Fisher. Elu di mana?"
Jawab saya, "Di rumah. Serius luh? Sampe jam berapa?"
"Sampe Fisher tutup kayaknya" tukasnya.
Sambung saya, "Ok deh. Segera meluncur".
Dan saya pun bergegas bersalin pakaian (hehehe... belum mandi pagi) dan pun bergerak menuju kampus, yang kurang lebih 30 menit perjalanan bus 426 (Dulwich Hill-City).

Sampai Fisher sekitar jam 2-an dan langsung naik ke Lantai 9. Lirak-lirik koleksi buku yang dibagiin yang tersusun dalam rak-rak yang sudah diberikan label masing-masing jenis bidang studi. Beberapa koleksi buku yang menarik perhatian saya, langsung saya "amankan" dalam tas yang memang sudah disiapkan untuk menampung buku-buku tersebut. Di antara deretan buku-buku literatur dan karya sastra, mata saya menangkap sebuah buku kecil. Tidak ada judul di covernya yang berwarna coklat seperti warna kardus. Dijilid merah. Tidak tebal. Pada halaman depan, tertera judul

"ORANG - ORANG SIAL"
oleh
UTUY T. SONTANI
Sekumpulan tjerita tahun 1948 - 1950
Diterbitkan oleh Balai Pustaka - 1951 - Djakarta

Kemudian, masih dalam barisan yang sama, ada satu buku kecil lagi yang saya temukan. "Orang Buangan" sebuah karya sastra Harijadi S. Hartowardojo. Diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada tahun 1971. Harijadi adalah seorang wartawan pada beberapa media yang terbit pada awal-awal kemerdekaan seperti Pudjangga Baru, madjalah Siasat dan Harian Kami. "Orang Buangan" adalah romannja yang pertama, begitu tulis biografi singkatnya pada sampul belakang buku itu. Dan sejurus kemudian, dua buah buku tersebut pun berpindah tempat ke dalam tas saya, bersama buku-buku lainnya.

Novel karya Utuy ini (bagi yang belum tahu siapa Utuy Sontani, dia adalah pengarang cerita si Kabayan) memang menarik perhatian saya sejak awal. Tak sabar rasanya untuk membaca gerangan 12 cerita pendek dalam novel tersebut.

Secara garis besar, roman karya Utuy Sontani ini memang bercerita seputar orang-orang yang mengalami nasib sial dalam melakoni kehidupan. Sial dalam arti bener-bener sial alias apes, merugi, gak sesuai harapan atau kecewa dengan keadaan yang dihadapi dan sial dalam arti ketika hendak berbuat atau melakukan sesuatu yang baik, namun tidak kesampaian. Contoh dari sial yang terakhir ini ada pada cerita terakhir "Usaha Samad". Samad, pemuda dari kampung yang datang ke Djakarta dengan maksud berdagang buku agama, akhirnya terpaksa berjualan gambar perempuan telanjang. Alasannya, "jang laku menurut keinginan zaman".

Sementara cerita pertama, "Paku dan Palu" cerita tentang kesialan Atma, seorang sol sepatu yang buta huruf harus mengungsi bersama istri dan anaknya ke pegunungan akibat aksi polisi yang dilancarkan oleh pasukan Belanda pada tahun 1947. Atma mengalami berbagai kesialan mulai dari kelaparan akibat tidak adanya orang yang memperbaiki sepatu kepadanya, anaknya jatuh sakit dan kemudian meninggal lantaran kurang vitamin dan kurang makan. Dan puncak kesialannya adalah ketika ia ditembak mati oleh patroli polisi lantaran dianggap gila.

Adapula cerita orang sial lainnya dalam "Djagamalam", "Keluarga Wangsa", "Badut". Kesialan tokoh-tokoh dalam cerita ini sangat beragam. Dan yang menarik, Utuy mampu membuat cerita sederhana ini menjadi lebih hidup lantaran sebagai pembaca, secara pribadi, saya mampu merasakan kegetiran dan kesialan para tokoh dalam berbagai cerita tersebut. Bertutur Utuy dengan bahasa lugas, terang dan alur cerita yang lekat dengan kenyataan sehari-hari.

Dalam cerita "Badut" misalnya. Bagaimana kegetiran seorang klerk yang berharap promosi ke kedudukan yang lebih tinggi, harus menelan kegetiran karena dipindahtugaskan lantaran kepribadiannya yang melihat orang-orang sekitarnya dengan penuh rasa humor. Trengginas. Padahal, tokoh aku dalam cerita ini merupakan sosok pekerja yang ideal sebagai seorang klerk (PNS) yang cergas, tangkas, tanggung jawab dan berpikir positif terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Entahlah, tapi yang aku tangkap dari cerita itu, jangan pernah berharap lebih tinggi kalau cuma mengandalkan kemampuan sendiri. Koneksi itu perlu. Bahkan penting dan menjadi hal utama! Tapi, mungkinkah hal itu masih jadi berlaku saat jaman nan modern ini?

Ah, mudah-mudahan itu hanya roman Utuy saja.

Wassalam.

Is this an Indonesian Soldier (or maybe bureaucrat) mentality?

2007-04-22T20:26:00.000+07:00

I found this picture from here. It's made me wonder, how is this could happened? A Chief in Command of Indonesia Army Special Unit lower his body, showed his 'inappropriate' respect to a former convicted criminal, Tommy Soeharto? What in the hell...

It so frustrating! I was so speechless for many seconds when seeing this. Well, suddenly I was realise that maybe because I live in Eastern culture that we need to keep up our cultural values, showed respect to elders and the respect-worth ones. And sometimes, we just did it, not even think about how we suppose to do that? Of course we do need to show our respect to elders and or anyone, not only on cultural based judgement, but more likely based on the assumption that they deserved it! They deserved to be respected because what they did has give something for others. I am not talking about casual form of our relationships with parents or elders, but on formal relations with colleagues, friends, your bosses in social or formal institutions (or I could say, in bureaucracy).

Do we need to show some of this attitude when meet our boss or supervisor? Do we really have to lower our head (hey, it's kind bit different with Japanese, right?) infront of them? Why we should? Or worse in this case, a Chief of Special Unit in Indonesia Army show his respect to someone like Tommy Soeharto? Well, I know that our bureacracy cultural values still prioritise such symbolic attitude for particular reasons. I don't blame them, nor judged them as ass kisser(?). Maybe they just did it because they are truely Indonesians, highly respect their common values and cultural heritages.

Well.. I don't know, really... I can't tell no more.
I am so speechless.

A Letter from Muhammad Yunus

2007-04-21T11:26:00.000+07:00

Dr. Muhammad Yunus is a 2006 Nobel Peace Price Winner and become the first Nobel Laureate who came from Bangladesh. His microcredit program has been acknowledged by the world to contribute a significant effort in poverty allevation campaign in developing countries. Through Grameen Bank, the bank owned by Muhammad Yunus, unlike other conventional banks, he removed the need for collateral and introduced a mutual trust, accountable and promote creativity as the essential elements in delivering the microcredit program.

As his remarkable achievement in economic and prosperity become so popular, he now intended to enter political arena to spring up his concepts and goals in the high politics level in Bangladesh. His personal letter described why he wants to do so.
More about Dr. Muhammad Yunus, please click here

----------------------------
---------
My personal letter to you

Dear citizen,
Please take my Salam. I am writing this letter to you with the hope of receiving a personal reply from you. You might have noticed in what situation many people requested me to join politics and why I had to consider it with utmost importance. I, like you, witnessed where our political culture has brought the country and how it attempted to destroy the country's future possibilities. The way the present caretaker government is trying to create an acceptable atmosphere by carrying out necessary reforms has made me optimistic along with all citizens of the country.

In this situation, I feel it with my heart that I should, showing due respect to the people's expectation of me, participate in the mission of taking the nation to the height it deserves.

It is now clear to all that it is not possible to reach the goal maintaining the existing political culture; it is only possible by bringing a comprehensive change to the culture. Through my work and experience, I feel with all my heart that the people with their innate sense of endeavour and creativity can achieve the impossible if political goodwill, competent leadership and good governance can be established. If I have to form a political party in response to the people's desire, it will be dedicated to this very objective. I have received pure love and respect from people of all ages ranging from the poorest to the most powerful, I do not know when again a Bangladeshi individual will have this good fortune. By the grace of Allah, I am a very fortunate man. There is nothing left for me to desire. I know that joining politics is to become controversial. I am ready to take the risk if you think me joining politics will help in ushering of a new political climate.

It is high time to form the proper political structure conducive to the huge task of building a Bangladesh we all dream of, by freeing ourselves from all past frustrations. I need the active participation and assistance of you and all others like you if I have to go forward with this mission. I need your advice on how I should go forward. I also want to know how you want to participate and assist in this task. The efforts of you and me to realise everybody's desire for a new politics in order to build a new Bangladesh will get strength if these can be learnt from you in the form of a letter.

You can give your advice in your own style on any topic regarding the formation of a new political party. I can point out some topics as examples: a) how the party can stay involved with the people of all villages and neighbourhoods and work to realise their expectations; b) how the party can be helpful to the common people in their daily struggle and in solving their problems; c) how the organisations of the party can be built on the basis of spontaneous devotion of men and women of all ages and professions; d) what can be done to encourage the eager, enthusiastic, honest and competent people of all levels to align with the party and to become active in it; e) how the honest and competent among them, having public support, can be nominated for different local and national elections; f) how can we ensure transparency and honesty of all the people involved with the party, and of the party itself; g) how democracy can be established within the party; h) how can the flow of opinions directly from the grassroots level be ensured; and i) how the officials and employees serving in state institutions can be prevented from turning into activists of political parties -- your thoughts and advice on many such questions are vital.

At the same time, it is important to know what role you (and your friends) can play in the party, how you can actively contribute or support, is also very important to know. For example, you can play the role: a) of a member of a village or neighbourhood-level organisation; b) of a pioneer of the party's welfare initiatives; c) of a local organiser; d) of an organiser of a community organisation; e) of an activist taking party calls widely among the people; f) of an adviserresearchertheoretician for the party; g) you can contribute to the party by using your special skills or expert knowledge in its service; h) by taking a leadership role in popularising the party as an enthusiastic supporter; i) by demonstrating your organising power; and so on.

I want to know your opinion and get your advice whether you are a political leader, activist, leader or worker of an association or organisation, industrialist, businessman, professor, teacher, shopkeeper, farmer, labourer, artist-writer-thinker, professional, journalist, service holder, housewife, teenager, youth or an expatriate Bangladeshi.

Please write a short or detail personal reply to my letter. Your friends, all members of your family, neighbours, classmates and colleagues can also put in their thoughts in the same letter. You can reply through email and distribute copies of it among all your acquaintances. You can also send a short reply through SMS and encourage all your acquaintances to do the same. You can send copies of my letter to your relatives and friends abroad and encourage them to reply. It will not be possible to come out clean from old politics if a strong momentum for a new politics is not created. We will not be able to reach our goal with feeble support.

I hope my letter and your reply to it will only be the beginning of our sincere communication. The communication established will be able to go forward actively towards a common goal from now on.

Dr Muhammad Yunus

Hal Hill Talking About Indonesia Indonesia's Economy

2007-04-20T21:17:00.000+07:00

I find the article written by Hal Hill. Mr. Hill is the H.W. Arndt professor of Southeast Asian economies at the Australian National University, Canberra. From 1986-98 he headed the university's Indonesia Project.

The article was published in the November 2004 edition of the Far Eastern Economic Review

--------------------------------------------------------------------------------

Four Men Who Changed Indonesia
November 2005

by Hal Hill

The past eight years have arguably been the most challenging in Indonesia's 60 years as an independent nation state. After the economy contracted by almost 14% after the 1998 financial crisis, recovery has been slow, shaky and unpredictable. At times, the country could have degenerated into a "failed state," with dreadful implications for its people and the neighboring region.

But it appears that the worst is over. In three nationwide elections last year, almost 150 million people cast their votes without verified allegations of malpractice on any scale. The economy is now recovering strongly, though it remains vulnerable. The new rules of the game in business and politics are gradually becoming clearer.

Why and how this recovery has been achieved will be the subject of some budding author's yet-to-be-written opus. But critically important have been the role of informal coalitions of broadly like-minded individuals engaged in major public-policy battles in a newly-emerging and volatile political arena. These individuals have had particularly important impacts in four key areas: the importance of "economic orthodoxy" in cleaning up the mess left by the crisis and in restarting economic growth; quickly regaining macroeconomic stability in the wake of the crisis; keeping open the intellectual and policy connections to the global community; and reminding a younger generation of academics of the importance of analytical rigor and public-policy responsibilities in their research.

In the grand scheme of things, academics typically resort to their favorite theory to explain how countries respond to major crises. Individuals are accorded a minor role in these explanations, since theory has always had difficulty accommodating them. And when they do enter the story, they are typically durable center-stage actors: the Maos, Hitlers, Thatchers, together with presidents, leaders of major corporations and members of dominant wealthy families. While understandable, this tends to understate the key role of opinion leaders with an opportunity to shape policy decisively.

To understand Indonesia's recent economic history, one has to look beyond the presidential palace and the major boardrooms to a broader set of actors who have been influential in shaping social and political currents. For Indonesia lurched suddenly from a carefully managed to a chaotic polity where anybody and everybody could have their say. Development policy is now no longer about "low politics" or lobbying the president and senior cabinet members behind closed doors. Rather it has become an open, transparent process featuring sometimes raucous and even vindictive public debates.

In this rapidly evolving and highly dispersed marketplace of ideas, ranging from the sophisticated to the wacky, the ability to argue and persuade has become critically important. To understand the transition process, one therefore needs to view it both at the macro level and up close. A helpful entrée to the latter is to examine the role of key individuals over this period, and how they operated during this period.

Inevitably the choice is arbitrary, but at least four "opinion peddlers" stand out. Perhaps inevitably also, all four are highly unusual. Two are past cabinet members. All four received doctorates and advanced training in the U.S. The first language for two of them is Dutch. Two also belong to Indonesia's tiny ethnic Chinese community, which accounts for about 2% of the population and has often been excluded from government.

But the common elements are just as important. They are all people of impeccable personal integrity. They are passionate about social justice and poverty alleviation. Philosophically, they are all what may be termed "liberal internationalists" in their belief in open societies and economies. But they are also deeply nationalist in the sense of caring about their country and its progress. During the crisis, all four could easily have left the country for greener pastures. But they remained at home, to fight on, either in government or as active proselytizers in the public domain.

Moh Sadli is emeritus professor at the University of Indonesia. Now well into his 80s, he was a cabinet minister under Suharto for 10 years and a core member of the so-called "Berkeley Mafia," led by the redoubtable Widjojo Nitisastro the grand old man of the Indonesian economics profession. Mr. Sadli has been the tireless public campaigner for sensible economic policy. His biweekly (and bilingual) opinion pieces in his Internet newsletter, in the quality Jakarta press and in his Business News outlet have arguably been the single most widely-read and influential economic commentary throughout this period.

Three key elements have always been present in these commentaries. First, the importance of sound "first principles" in economic policy, whether it be macroeconomics, trade and industry policy or social issues. The second has been keeping a watchful eye on the public-policy debates, the complex, fluid political economy equations, and how they are likely to impinge on outcomes. And third, in debates which have often been parochial and sometimes conspiratorial, Mr. Sadli has always been quick to remind his readership of the international dimensions, ranging from the lessons of other countries in transition from crises to the latest writings in development economics. Mr. Sadli has also straddled business and academe with ease, more effectively than anybody else in Indonesia. As the architect of Indonesia's liberal foreign-investment policies in 1967 and from his tenure as minister for mining in the 1970s, he retains close connections with the international business community, and has played a major role in educating them about Indonesian political economy.

Boediono, a professor of economics at Gadjah Mada University who has held several senior government positions, was minister of finance for three years, mainly during the Megawati administration. Probably more than any other person, he was responsible for the restoration of macroeconomic stability. Public debt began to rise alarmingly following the economic crisis, mainly owing to the liquidity credits issued to stave off bank failures. When he stepped down from the Finance Ministry, the budget deficit was just 1.5% of GDP, an achievement which would have appeared impossibly ambitious in the late 1990s.

The record is all the more noteworthy for it was achieved in difficult circumstances. The cabinet possessed limited economics expertise and sympathy for orthodox economic policies. Foreign investors were deserting the country. The president rarely went public to argue the case for economic reform. A newly assertive parliament was eager to spend on favorite projects, while the political environment was quite hostile to "IMF" notions of fiscal prudence. Mr. Boediono's contribution to the restoration of macroeconomic stability has sometimes been compared to the early years of President Suharto, when the technocrats quickly brought the Sukarno-era hyperinflation under control.

Yet in some respects his task was perhaps more difficult. The "Berkeley Mafia" were cohesive and more numerous in the cabinet, they had direct access to and strong support from President Suharto, and they enjoyed a close working relationship with foreign donors and multilateral organizations. By contrast, Mr. Boediono not only had to bring the cabinet on-side but he also had to persuade parliament of the merits of his package. Indeed, it was not uncommon for him to spend half his time educating, persuading and cajoling representatives.

Hadi Soesastro has for many years been executive director of Indonesia's most influential internationally-oriented think tank, the Jakarta-based Center for Strategic and International Studies. Established in the early 1970s, CSIS has arguably functioned as the most important prism through which foreign intellectuals view Indonesia. The Center has had a sometimes controversial past, owing especially to the identities and histories of its early founders and leaders. It periodically comes under attack for its political and business ties, with an undercurrent of hostility toward its alleged "Catholic Chinese" identity. At the peak of the economic crisis in late 1997 it was the object of nasty, politically inspired demonstrations, and occasionally such sentiments reappear.

But this is a side show compared to its remarkable achievements in projecting Indonesia to the world. The center runs more quality international conferences in Indonesia than anybody else. Foreign scholars and graduate students gravitate to its hospitality, and to its lively, cosmopolitan, intellectual atmosphere. It has an unparalleled network of international contacts, especially but not only in the Asia-Pacific region, where it is arguably the best institution of its kind. For over a quarter of a century, it has also published Indonesia's best English-language current affairs journal, the Indonesia Quarterly. CSIS is a team effort, with a number of stars (a former director, Mari Pangestu, is now Indonesia's trade minister) and extremely able management. But over these eight years, it is difficult to think of a more inspiring and able leader of a think tank than Mr. Soesastro.

Thee Kian Wie is widely regarded as Indonesia's most eminent and prominent academic in the social sciences, for which he was recognized with the nation's highest award in 2002. From his tiny office in the Indonesian Institute of Sciences, over the past 35 years he has authored or edited almost 20 books and 70 papers on an amazing variety of subjects: economic history, his primary research field, together with industrialization, foreign investment, small-scale industry and poverty, to name just a few.

He too has been a prolific and passionate public commentator on a wide range of issues. In "retirement," he edits Indonesia's premier economics journal, Economics and Finance in Indonesia. The country's research community and its leading universities remain sadly neglected, and are in danger of falling behind their East Asian counterparts, owing to chronic under-funding and an environment which places little value on sustained scholarship.

Mr. Thee is the role model to whom the serious younger generation of academics looks for inspiration on how to maintain academic integrity in a challenging environment, and how to preserve life-long enthusiasm for intellectual enquiry. With his unparalleled international scholarly network, he has shown the next generation how to build bridges connecting to the global research community.

The past few years have been a volatile chapter in Indonesia's history. There has not been an "Olsonian" sweeping away of corrupted structures and vested interests. Rather, Indonesia is a work in progress, with impressive incremental achievements. Inevitably, this is a very partial picture of the transition. Since observers view the country through different prisms, it is therefore easy enough to quibble with this selection of individuals, which after all includes no politicians, no business people, and no women. But it does captures a key dimension of the forces at work in constructing a new, democratic Indonesia, and of how four individuals have worked effectively, in an unconnected fashion but with a broadly similar and coherent reform agenda.

Who, Me? Well....

2007-04-19T22:13:00.000+07:00

Hi all, Me, Erdian Dharmaputra, or you can call me with my maiden name Donie, as my close friends, parents and my brothers used to call my by that name. I am the 2nd of five siblings. My father was a pensioner from government office and my mom was also already been retired as an elementary school teacher in Bengkulu.

I was born in Pekanbaru, Riau in 1976, and spend mostly of my teenager life in Medan, North Sumatera. I lived in a small boarding house with my two brothers, Andi and Wawan. Andi, my big brother, is two years older than me and Wawan is one year younger. Three of us enabled to become as independent sons, as my father and my mom along with the two younger brothers, Iir and Angga, stayed in Aceh province for six years. My father was assigned by the office where he worked for in three different areas of Aceh province during that time, Kutacane (the capitol of Southeast Aceh), Lhokseumawe (Norht Aceh) and Banda Aceh.

While I graduated from high school (SMA I Medan), I took architechture program study in the University of North Sumatera. I can tell you that the program study was not my field of interest since it was become my last option in State University Test (UMPTN). Even though I took physics major when I was in the high school, my intention was to continue my study in economic and management. However, I failed to enter the first option of my study, which was the economic and management in University of Gadja Mada. Then, I get stucked in the Architecture program.

It was only one year last. I was furious with the program and decided to follow another test for entering another program study in ohter university. I was too excited, and kept silent for the test as my father wanted me to focus with my current subject. As the test day came, I told my father that I was intended to leave the course and ask his 'bless' before take the test. He surprised, and ask me why? I told him that I cannot continue the program because I feel that drawing, sketching and stay for hours in drawing studio was not my interest. I feel so bored, I told him. He understand, and allowed me to take the test with one condition, "You have to choose Medicine study, because I want you to become a doctor, like your brother". What? But, I followed his wish and put the Medicine program as my first option for entering university. And, for other two options, I put also Medicine program and International Relations respectively. Shortly, the result came in and again, I was fail to enter Medicine faculty and accepted in my last option, International Relations in Padjadjaran University.

I can tell you that I was the first member of the family landed in Java Island for study. I never been to visit Jakarta or even Bandung before. And, there are no my father or my mother relatives live in Jakarta or Bandung. So, with only my friend's brother name and address in my hand, Ikhsan, I went to Bandung. As I landed in Husein Sastranegara airport in Bandung, I was surprised because Ikhsan waited for me in the airport! Phuih, thanks a lot. Shortly, I stayed with him in Dago for a while before I found my own room in Jatinangor, Sumedang, which was so close the campus. And as the time went by, I completed my degree in five years for International Relations studies in the University, from 1995 to 2000.

As I graduated, I had a job as Management Trainee in Sinar Mas Insurance in Jakarta, and then after six months, they posted me to the branch office in Batam Island. I only survived for two months working in the Island because I have so many different point of views with the manager. Then, I decided to quit and return to Jakarta. But, too bad, I have to pay training compensation fee as I broke the contract agreement mentioned that I have to stay at least two years working for the company.

I went back to Jakarta/Bandung, jobless. I eagerly looked for any job vacancies at newspapers and the internet. Shortly, after experiencing several job interviews, finally, I was accepted as a reporter at TEMPO Inti Media. It was only for nine months I worked here. I was quit not only because I was also being accepted working for the Ministry of Finance, but also TEMPO management put my career as a reporter on the brink as they extended my probation. I was want to be a reporter, but I was not secure enough when they did the extension thing. So, decided to leave TEMPO and start my career as government employee.

As I quit from TEMPO and started to work for the Ministry, I decided to proposed Tuty Nurhasanah, the girl I have known since I was become a reporter, to be my wife after six months engagement. And in 19 February 2005, we were officialy announced as a husband and wife. A year after our married, I received a scholarship offer from the Australian government to study in any universities in Australia for master program. The University of Sydney became my first option after heard some advice from friends and colleagues. And shortly, after six months stayed in Sydney, my wife got pregnant and we decided to do the labour in Jakarta, as we a little bit nervous to have our first baby without relatives and families surround. Well, the baby, Tadzkiya Amalia Dharmaputra, was born normally in 4 February 2007 while Jakarta strucked by heavy rains and floods.

Now, here I am, studying at the University of Sydney, Australia, taking Master degree in Economic (Social Science). Until now, I have been working for 4 years now with the Treasury Department, Ministry of Finance. My last position before I went to Sydney was as a Budget Execution Staff in Regional Office IX Pangkalpinang, Bangka Belitung Island Province. And now, I am struggling to finish up my dissertation on the issue of Indonesia's Debt Management and return to Indonesia in this July or August.

Finally, Wish Me Luck!